DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi 4. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Perangkat Nagari 5. Pengisian Perangkat Nagari 6. Pengangkatan Perangkat Nagari 7. Biaya dan Masa Jabatan 8. Larangan dan Sanksi 9. Pemberhentian 10. Pejabat yang Mewakili Dalam Hal Perangkat Nagari Berhalangan Sementara atau Berhalangan Tetap atau Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian 11. Pembinaan Perangkat Nagari 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah perlu mengatur Perangkat Nagari dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Nagari. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2037);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN ; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Pasaman Barat.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
6.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahtertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
9.Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10.Perangkat Nagari adalah Unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
11.Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
12.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Jorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin seorang Kepala Jorong.
14.Anak Nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda serta anak cucu kemenakan dan urang sumando yang tinggal dinagari dan perantauan, mempunyai suku secara turun temurun sesuai adat dialam minangkabau dari niniak mamak yang ada di nagari;
15.Penduduk Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Nagari dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk Nagari;
16.Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
18.Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
19.Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
20.Pengisian Perangkat Nagari adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Nagari melalui ujian tertulis oleh Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari.
21.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
22.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
23.Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Nagari.
24.Bakal Calon Perangkat Nagari yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari untuk mengikuti pencalonan Perangkat Nagari.
25.Calon Perangkat Nagari yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Seleksi Pengisian Perangkat
26.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk mengikuti ujian tertulis dan ujian wawancara.
27.Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
28.Hari adalah hari kerja

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Perangkat Nagari dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum terhadap perangkat Nagari.

Pasal 3

Pengaturan Perangkat Nagari bertujuan:

a.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Nagari.
b.Pedoman dalam rangka pembinaan Perangkat Nagari.
c.Pelaksanaan Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
d.membentuk Perangkat Pemerintahan Nagari yang profesional, berwawasan dan berilmu pengetahuan.

BAB III

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1)Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari.
(2)Perangkat Nagari adalah Unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan.
(3)Perangkat Nagari terdiri dari :
1. a.Sekretariat Nagari, yang dipimpin oleh Sekretaris Nagaridan dibantu oleh urusan-urusan dan masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan, terdiri dari :
  1. 1.Urusan Umum
  2. 2.Urusan Keuangan ;dan
  3. 3.Urusan Perencanaan.
2. b.Pelaksana Teknis, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pemerintahan;
  2. 2.Seksi Kesejahteraan ;dan
  3. 3.Seksi Pelayanan.
3. c.Pelaksana Kewilayahan, yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Jorong di tiap kejorongan.
(4)Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi Pemerintah Nagari disesuaikan dengan tingkat perkembangan Nagari yaitu Nagari Swasembada, Nagari Swakarya atau Nagari Swadaya.
(2)Nagari Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Nagari Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Nagari Swadaya memiliki 2 (Dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)Klasifikasi jenis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ditetapkan dalam bentuk Peraturan nagari.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 7

(1)Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
(2)Sekretaris Nagari dibantu oleh Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagari.

Pasal 8

(1)Sekretaris Nagari mempunyai tugas :
1. a.mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Nagari;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
3. c.mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
4. d.menyelenggarakan kesekretariatan Nagari;
5. e.menjalankan administrasi Nagari;
6. f.memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Nagari;
7. g.melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Nagari; dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
1. a.Melaksanakan urusan ketatausahaan Nagari seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. b.Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Nagari, penyediaan prasarana perlengkapan dan rumah tangga Nagari, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, pengelolaan perpustakaan Nagari, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. c.Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran dan verifikasi administrasi keuangan.
4. d.Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Nagari, rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan dan menyusun rancangan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.
5. e.Mewakili Wali Nagari apabila Wali Nagari sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

Pasal 9

(1)Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a. angka 1, berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Nagari yang membantu Wali Nagari di bidang urusan umum dan perlengkapan.
(2)Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagari.
(3)Kepala Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Nagari sesuai kebutuhan dan kemampuan Nagari, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum.

Pasal 10

(1)Urusan Umum mempunyai tugas :
1. a.melakukan urusan surat menyurat;
2. b.melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Nagari;
3. c.melaksanakan pengelolaan aset dan barang inventaris Nagari;
4. d.penyediaan prasarana perangkat Nagari dan kantor
5. e.mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Nagari;
6. f.melaksanakan pengelolaan perpustakaan Nagari;
7. g.melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinasWalinagari dan perangkat nagari.
8. h.melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Sekretaris Nagari; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah Nagari;
2. b.pelaksanaan urusan inventarisasi dan barang inventaris Nagari;
3. c.pelaksanaan urusan rumah tangga Nagari; dan
4. d.pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat Nagari.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…