DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2022

Nomor: 44
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PELAKU PENGADAAN BARA NG/ JASA, PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat, .Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), a. b. c. d. 1 2.

3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah,
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah,
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat,
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA GEMILANG KABUPATEN PASAMAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 2 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan air minum. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat. Direksi adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat. 3. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat sebagai penanggungjawab anggaran di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA / dalam hal ini Direktur untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah/anggaran yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta Gemilang. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Perumda Air Minum Tirta Gemilang yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim Teknis adalah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu pembangunan. Jasa Konsultasi adalah Jasa Layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau Jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistim tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Peraturan Direktur adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Perumda Air Minum penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. Konsolidasi Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 5. 6. 7. 8. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ Lembaga Keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Pengadaan Khusus adalah pengadaan yang bersifat khusus dalam mendukung operasional Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat, kegiatan terus menerus berkelanjutan sepanjang waktu. YA

BAB II

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: PA: PPK: Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Tim Teknis, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.hg PP NN OP

Pasal 3

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 2 huruf a memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:

a.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja,
b.Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan,
c.Menetapkan perencanaan pengadaan barang/jasa, dan mengumumkan RUP, Melaksanakan Konsulidasi Pengadaan Barang/Jasa, Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal, Menetapkan PPK Menetapkan Pejabat Pengadaan, Menetapkan Penyelenggara Swakelola, Menetapkan Tim Teknis, Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes, Menyatakan Tender gagal/ seleksi gagal, dan
m.Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan,
1. 1.Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah),atau
2. 2.Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). d. e. f . 1 Pasal! 4

(1)PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memiliki tugas dan wewenang, meliputi: Menyusun rencana pengadaan, Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acua Kerja (KAK) Menetapkan rancangan kontrak, Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, Menetapkan Tim Pendukung: Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Mengendalikan Kontrak, Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA, Melaporkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan, Il. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
1. m.Menilai kinerja Penyedia. a. b. c. d. e. f 1.
(2)PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c memilliki tugas:

a.Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung,
b.Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan
c.Melaksanakan persiapan dan Pelaksanan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memiliki tugas:
1. a.Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia,
2. b.Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan,
  1. 1.Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan
  2. 2.Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
(3)Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. |
(4)Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pasal 7

(1)Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
(3)Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4 Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 9

(1)Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
(2)Tim Persiapan memiliki tugas menyususn sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
(3)Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
(4)Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 10

Penyedia

(1)Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: Pelaksanaan kontrak,a. Kualitas barang/jasa, Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, b. Ketepatan waktu penyerahan, dan Ketepatan tempat penyerahan. d. e.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing: Adil: dan Akuntabel. a. b. d. e. £ g Bagian Kedua Pengadaan Khusus

Pasal 12

Perencanaan pengadaan terdiri dari atas:

a.Perencanaan pengadaan melalui Swakelola, dan fatau
b.Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
c.Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan barang/jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…