(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Perseroan terbatas adalah sebagai berikut :
a.Penyertaan modal pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat direncanakan Rp. 100.000.000.000, (Seratus Milyar Rupiah);
b.Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :
1.Penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp 15.000.000.000, (Lima Belas Milyar Rupiah);
2.Penyertaan modal dalam bentuk barang senilai Rp 50.000.000.000, (Lima Puluh Milyar Rupiah).
c.Penyertaan Modal pada Perusahaaan Daerah PT.Tuah Basamo Mandiri (TBM) Kabupaten Pasaman Barat direncanakan Rp. 5.000.000.000, ( Lima Miliar Rupiah ) yang akan diserahkan secara bertahap sesuai 3 dengan kebutuhan Perusahaan tersebut dan Kemampuan Pemerintah Daerah.
(2)Rincian penyertaan modal dalam bentuk barang pada PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai analisa teknis dari tim investasi daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Ditetapkan di Simpang Empat Padatanggal 12 Februari 2018 BUPATI PASAMAN BARAT, ttd SYAHIRAN Diundangkan di Simpang Empat Padatanggal 12 Februari 2018 Pejabat Tanggal Paraf Sekda Ass III Kabag Perek N o Pejabat Tanggal Paraf
1.Sekda
2.Asisten I
3.Kabag Hukum
4.Kasubag Peruuan LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT: ( 5 / 17 / 2018) 4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, ttd MANUS HANDRI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT I. UMUM Secara filosofi bahwa dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwa keuntungan atau pembagian dari laba bersih Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan Perusahaan lainnya merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan BUMD yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk dengan tujuan antara lain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi sebuah BUMD yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang profesional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik bagi BUMD adalah dengan dilakukannya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja BUMD, bagi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, akan membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal/ saham dari masingmasing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis bagi Pemerintah Daerah maupun bagi BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/ atau barang milik daerah, maka beberapa ketentuan peraturan perundangundangan terkait mengatur bahwa penyertaan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan perundangundangan dimaksud antara lain Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam ketentuan pasal 41 ayat (5) mengatur bahwa “ penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 75 menyebutkan bahwa “ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksud sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 5 Pasaman Barat. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah inimewadahi jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan dan mengatur mengenai rencana penyertaan modal kepada BUMD dan perusahaan lainnya kedepan. Dengan diaturnya realisasi dan rencana penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah didasari pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas