DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 4 huruf a dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah sebagai berikut: (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Perseroan terbatas adalah sebagai berikut : a. Penyertaan modal pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat direncanakan Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah); b. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut : 1. Penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah); 2. Penyertaan modal dalam bentuk barang senilai Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah). c. Penyertaan Modal pada Perusahaaan Daerah PT.Tuah Basamo Mandiri (TBM) Kabupaten Pasaman Barat direncanakan Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Miliar Rupiah ) yang akan diserahkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tersebut dan Kemampuan Pemerintah Daerah. (2) Rincian penyertaan modal dalam bentuk barang pada PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai analisa teknis dari tim investasi daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian, Pemerintah Daerah telah mengajukan regulasi untuk peningkatan peran serta pemerintah dibidang perekonomian sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan investasi berupa aset atau barang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tamabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.UndangUndang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Perseroan terbatas adalah sebagai berikut :
1. a.Penyertaan modal pada PT Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat direncanakan Rp. 100.000.000.000, (Seratus Milyar Rupiah);
2. b.Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :
  1. 1.Penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp 15.000.000.000, (Lima Belas Milyar Rupiah);
  2. 2.Penyertaan modal dalam bentuk barang senilai Rp 50.000.000.000, (Lima Puluh Milyar Rupiah).
3. c.Penyertaan Modal pada Perusahaaan Daerah PT.Tuah Basamo Mandiri (TBM) Kabupaten Pasaman Barat direncanakan Rp. 5.000.000.000, ( Lima Miliar Rupiah ) yang akan diserahkan secara bertahap sesuai 3 dengan kebutuhan Perusahaan tersebut dan Kemampuan Pemerintah Daerah.
(2)Rincian penyertaan modal dalam bentuk barang pada PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai analisa teknis dari tim investasi daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Ditetapkan di Simpang Empat Padatanggal 12 Februari 2018 BUPATI PASAMAN BARAT, ttd SYAHIRAN Diundangkan di Simpang Empat Padatanggal 12 Februari 2018 Pejabat Tanggal Paraf Sekda Ass III Kabag Perek N o Pejabat Tanggal Paraf

1.Sekda
2.Asisten I
3.Kabag Hukum
4.Kasubag Peruuan LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT: ( 5 / 17 / 2018) 4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, ttd MANUS HANDRI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT I. UMUM Secara filosofi bahwa dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwa keuntungan atau pembagian dari laba bersih Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan Perusahaan lainnya merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan BUMD yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk dengan tujuan antara lain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi sebuah BUMD yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang profesional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik bagi BUMD adalah dengan dilakukannya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah. Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja BUMD, bagi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, akan membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal/ saham dari masingmasing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis bagi Pemerintah Daerah maupun bagi BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/ atau barang milik daerah, maka beberapa ketentuan peraturan perundangundangan terkait mengatur bahwa penyertaan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan perundangundangan dimaksud antara lain Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam ketentuan pasal 41 ayat (5) mengatur bahwa “ penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 75 menyebutkan bahwa “ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksud sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 5 Pasaman Barat. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah inimewadahi jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan dan mengatur mengenai rencana penyertaan modal kepada BUMD dan perusahaan lainnya kedepan. Dengan diaturnya realisasi dan rencana penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah didasari pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas

Pasal 4

Poin C Penyertaan modal untuk PT.Tuah Basamo Mandiri diberikan untuk operasional Perusahaan dan tidak boleh digunakan untuk gaji Direktur, Komisaris dan gaji Pegawai Perusahaan Tersebut. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI 6

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…