DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari yang diubah adalah sebagai berikut : 1.Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan satu angka yakni angka 11 a. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah 4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (3) dan (5) diubah 5.Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf f dihapus dan penambahan ayat (6) 6.Ketentuan Pasal 13 diubah 7.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 8.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 4 (empat) BAB yakni BAB VA, BAB VB, BAB VC dan BAB

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah dimaksud, kepengurusan KAN ditetapkan dengan Keputusan bersama Bupati dan Ketua LKAAM Kabupaten. Berdasarkan dinamika sosial yang berkembang dan untuk menghindari perbenturan kepentingan yang merugikan Pemerintah Daerah, maka dianggap lebih arif dan bijaksana apabila kepengurusan KAN dimaksud diputuskan melalui musyawarah Ninik Mamak Salingka Nagari tanpa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c.bahwa untuk memenuhi maksud Huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undangundang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 348);
3.UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG KERAPATAN ADAT NAGARI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari diubah sebagai berikut :
1.diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan satu angka yakni angka 11 a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluasluasnya dalam prinsip dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dmaksud dalam Undangundang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .
5.Bupati adalah Bupati Pasaman barat.
6.Nagari adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas batas dan wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi Adat minangkabau (Adat bersandi syara’ syara’ bersandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan Adat istiadat setempat dalam Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
7.Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakasanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Pemusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari.
9.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10.Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam pemberdayaan masyarakat.
11.Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Permusyawaratan tertinggi dari Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat. 11.a.Peradilan Adat adalah Lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa/perselisihan kepengurusan pada 19 KAN ditingkat Nagari Bajanjang Naiak Batanggo Turun Sepanjang Adat di Kabupaten Pasaman Barat yang bersifat final dan mengikat.
12.Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari.
13.Jorong yang terdapat dalam Nagari adalah bagian dari wilayah Nagari yang terdiri dari beberapa rumah, tanah, kaum, kampung dan suku.
14.Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak.
15.Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan Nagari diluar Ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak Nagari.
16.Kampung adalah satuan terkecil masyarakat hukum adat merupakan bagian Dari Nagari.
17.Anak Nagari adalah Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda serta anak cucu kemenakan dan urang sumando yang tinggal di Nagari dan Perantauan, mempunyai suku secara turun temurun sesuai adat di alam Minangkabau dari Niniak Mamak yang ada di Nagari.
18.Penduduk Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Nagari dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk Nagari.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)KAN berkedudukan sebagai limbago musyawarah adat tertinggi di Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat yang berlaku di masingmasing Nagari.
(2)KAN merupakan organisasi sebagai wadah berkumpul dan bermusyawarah para niniak mamak dalam Kenagarian yang ada di alam Minangkabau, sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi Bundo Kanduang akan diatur tersendiri oleh Kesepakatan 19 KAN yang ada.
(3)KAN yang berada pada 19 Nagari Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat dimekarkan dan bersifat baku.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)KAN dipimpin oleh seorang ketua berasal dari pucuak adat atau ninik mamak, ditunjuk langsung sesuai dengan aturan adat yang berlaku atau dipilih dari hasil musyawarah niniak mamak sepanjang adat salingka nagari sesuai dengan kelarasannya.
(2)Keanggotaan KAN terdiri dari para niniak mamak pemangku adat, sesuai dengan adat yang berlaku Salingka Nagari yang bersangkutan.
(3)Ketua KAN tidak boleh merangkap Jabatan Wali Nagari atau Perangkat Pemerintahan Nagari.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (3) dan (5) diubah, dan ketentuan ayat 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Susunan organisasi KAN berdasarkan AD/ART atau disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup ditengahtengah Nagari.
(2)dihapus.
(3)Peresmian kepengurusan KAN dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkuatan.
(4)Peresmian sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam rapat lengkap KAN yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan pemuka masyarakat lainnya.
(5)Berita acara peresmian kepengurusan KAN sebagaimana dimaksud aya (3) dan ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati Pasaman Barat;

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf f dihapus dan penambahan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)KAN mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris, yang disebut “Manti Nagari”.
(2)Sekretaris KAN dipilih oleh dan dari anggota KAN.
(3)Sekretaris KAN bertanggungjawab kepada ketua KAN.
(4)Sekretaris KAN mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan KAN meliputi :
1. a.Mengelola urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan KAN;
2. b.Urusan pedoman Adat Nagari;
3. c.Urusan pembinaan dan pengembangan Adat Nagari;
4. d.Urusan keuangan dan pendapatan KAN;
5. e.Urusan Sako,Pusako dan persidangan;
6. f.Dihapus.
(5)Sekretaris KAN dapat dibantu oleh satu orang staf sekretariat dari pegawai negeri bertanggungjawab kepada ketua KAN melalui sekretaris KAN.
(6)Mekanisme penunjukan Pegawai Negeri sebagiaman dimaksud ayat (5) mengacu pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Kepengurusan KAN, Peradilan Adat berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pembinaan Majelis Peradilan Adat dilakukan oleh Lembaga Adat Lainnya di Minang Kabau dan Pemerintah.
(2)Pembinaan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.Pembinaan administrasi dan fasilitasi;
2. b.Menata struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan Adat Minangkabau yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
3. c.Bantuan dana dan fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
  1. 8.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 4 (empat) BAB yakni BAB VA, BAB VB, BAB VC dan BAB, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VA SUMBER KEUANGAN DAN PENDAPATAN Pasal 14a
(1)Sumber keuangan dan pendapatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau ( LKAAM )terdiri dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Bahagian dari Pendapatan Asli Nagari;
3. c.Swadaya masyarakat; dan
4. d.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Sumber keuangan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang undangan.
(3)Mekanisme pemberian bantuan dana kepada 19 KAN dan Peradilan Adat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat. BAB VB KEDUDUKAN DAN TUGAS PERADILAN ADAT Pasal 14b
(1)Peradilan Adat berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat.
(2)Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelesaikan sengketa/perselisihan kepengurusan pada 19 KAN ditingkat Nagari Bajanjang Naiak Batanggo Turun Sepanjang Adat di Kabupaten Pasaman Barat. Pasal 14c
(1)Susunan dan keanggotaan organisasi peradilan adat diatur dalam AD/ART.
(2)Sekretariat Peradilan Adat dapat dibantu oleh satu orang atau lebih staf sekretariat dari Pegawai Negeri yang bertanggungjawab kepada ketua Peradilan Adat. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14e Kepengurusan KAN yang sudah terbentuk sebelum perubahan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dan melakukan penyesuaian selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 12 April 2018 BUPATI PASAMAN BARAT ttd SYAHIRAN Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal 12 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT ttd MANUS HANDRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/27/2018).

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…