DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Kebijakan akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat adalah Proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh Badan Layanan Umum Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a perlu disusun tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
c.bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dipropinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
4.Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063;
6.Undang-UndangNomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
7.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pola Tariff Badan Layanan Umum Balai Kesehatan dilingkungan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan;
11.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK/05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN ; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT.

Pasal 1

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat adalah Proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat mengatur :

a.Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
b.Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
c.Dasar-dasar penyajian Neraca untuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
d.Dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Badan Layanan Umum Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
e.Dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
f.Dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban,ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
g.Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Pasal 4

Lampiran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Kebijakan akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 9 Agustus 2018 BUPATI PASAMAN BARAT, ttd SYAHIRAN Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal 9 Agustus 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, ttd ANDRINALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT: (8/62/2018)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…