Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Perumahan dan Permukiman 3. Penyediaan PSU 4. Penyerahan PSU 5. Pengelolaan 6. Pengawasan dan Pengendalian 7. Sanksi Administratif 8. Ketentuan Pidana 9. Penyidikan 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat; 2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat; 3. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 4. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Prasarana, Sarana, dan Utilitas selanjutnya disingkat PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang. 9. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan/ atau tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. 10. Perumahan adalah kelompok rumah yang lebih dari 5 (lima) kavling yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan PSU, sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 12. Rumah tidak bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari 5 (lima) kavling . 13. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-rnasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 14. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan pemukiman. 15. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 16. Rencana Induk (master plan) adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada satu kawasan. 17. Rencana Induk dan/atau rencana Tapak {site plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 18. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses penyerahan PSU kawasan perumahan kepada Pemerintah Daerah. 19. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. 21. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah berupa surat pelepasan hak dan bukti pengurusan pembuatan sertifikat PSU. 22. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/ atau bangunan dalam bentuk asset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. 23. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin bangunan. 24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 25. Kavling Efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa diperjualbelikan. 26. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain/gambar, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 27. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni keamanan, kenyamanan, dan keindahan. 28. Koefesien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan berdasarkan asas : a. keterbukaan; b. akuntabilitas; c. kemanfaatan; d. kepastian hukum; e. keberpihakan; dan f. keberlanjutan.
Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan dengan tujuan yaitu : a. menjamin ketersediaan PSU pada perumahan dan permukiman. b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada perumahan dan permukiman; c. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum baik bagi warga pemilik perumahan, pemerintah dan pengembang. BAB II PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Perumahan dan Permukiman terdiri atas: a. perumahan tidak bersusun;dan b. rumah susun. BAB III PENYEDIAAN PSU Bagian Pertama Jenis PSU
Jenis PSU pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : a. Prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. Sarana, antara lain: 1. sarana perniagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. Utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU
(1) Pengembang Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyediakan PSU. (2) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis dalam rencana induk/ site plan.
(1) Pengembang Perumahan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan instansi terkait; (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (3) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jarigan primernya.
(1) Penyediaan PSU serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman/tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan permukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Nagari. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/ atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.
(1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50 % (lima puluh persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/ atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal l0 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan PSU paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (dua persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28% (dua puluh delapan persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas.
(1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan Sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun. (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10% (sepuluh persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 8 sebesar 2% dari keseluruhan luas lantai bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang.
Pengembang wajib menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/ RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 9 paling sedikit 40 % dari KDB. Paragraf 2 Penyediaan Sarana TPU
(1) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (lima puluh hektar), penyediaan sarana TPU dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (lima puluh hektar), penyediaan sarana TPU dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. untuk penyediaan sarana TPU dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. untuk penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. (2) penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH
Membuka PDF…