DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman.
7.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah yang terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang kehutanan;
9. 9.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
10. 10.Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. 12.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Pariwisata;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. 14.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakan;
17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
18. 18.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. 19.Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
f.Kecamatan terdiri dari:
a.Kecamatan Tigo Nagari dengan Tipe A
b.Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Tipe A
c.Kecamatan Bonjol dengan Tipe A
d.Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Tipe A
e.Kecamatan Panti dengan Tipe A
f.Kecamatan Dua Koto dengan Tipe A
g.Kecamatan Padang Gelugur dengan Tipe A
h.Kecamatan Rao Selatan dengan Tipe A
i.Kecamatan Rao dengan Tipe A
j.Kecamatan Rao Utara dengan Tipe A
k.Kecamatan Mapat Tunggul dengan Tipe A
l.Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga ) staf ahli;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas dan UPT Badan, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru;

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
(2)Dalam hal perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana maksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
(3)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman.
7.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah yang terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang kehutanan;
9. 9.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
10. 10.Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. 12.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Pariwisata;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. 14.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakan;
17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
18. 18.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. 19.Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
f.Kecamatan terdiri dari:
a.Kecamatan Tigo Nagari dengan Tipe A
b.Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Tipe A
c.Kecamatan Bonjol dengan Tipe A
d.Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Tipe A
e.Kecamatan Panti dengan Tipe A
f.Kecamatan Dua Koto dengan Tipe A
g.Kecamatan Padang Gelugur dengan Tipe A
h.Kecamatan Rao Selatan dengan Tipe A
i.Kecamatan Rao dengan Tipe A
j.Kecamatan Rao Utara dengan Tipe A
k.Kecamatan Mapat Tunggul dengan Tipe A
l.Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga ) staf ahli;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
(2)Dalam hal perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana maksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
(3)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2017