Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25),
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. D. B. Daerah adalah Kabupaten Pasaman. Bupati adalah Bupati Pasaman. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasaman. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Pasal D Pembentukan Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan asas: a. sm ma urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi: efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan . feksibilitas. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. b C. d Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, . Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B, . Dinas Daerah yang terdiri dari :
Cc. d. 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang tenaga kerja, Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga, dan bidang kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial: Dinas Perikanan dan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang statistik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub ketenteraman 5. 6. 7. 8. 9. dan ketertiban umum dan sub kebakaran, as.. a. ga MO AO
pelatihan,
Kecamatan Tigo Nagari dengan Tipe A, Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Tipe Aj Kecamatan Bonjol dengan Tipe A: Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Tipe A: Kecamatan Panti dengan Tipe Aj Kecamatan Dua Koto dengan Tipe Aj, Kecamatan Padang Gelugur dengan Tipe A, . Kecamatan Rao Selatan dengan Tipe A: Kecamatan Rao dengan Tipe A, Kecamatan Rao Utara dengan Tipe A: Kecamatan Mapat Tunggul dengan Tipe A: dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dengan Tipe A.
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati. j b. k. 1. BAB III PEMBENTUKAN UPTD
BAB III
BAB IV STAF AHLI
BAB IV
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga ) staf ahli.3 BAB V KEPEGAWAIAN
BAB V
Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PERALIHAN
UPTD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan usunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru ang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturanLa perundang-undangan KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. I
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)