DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasaman

regulasi_utama

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25),

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. D. B. Daerah adalah Kabupaten Pasaman. Bupati adalah Bupati Pasaman. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasaman. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Pasal D Pembentukan Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan asas: a. sm ma urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi: efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan . feksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. b C. d Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, . Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B, . Dinas Daerah yang terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan, |
4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang lingkungan hidup, b. Cc. d. 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang tenaga kerja, Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga, dan bidang kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial: Dinas Perikanan dan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang statistik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub ketenteraman 5. 6. 7. 8. 9. dan ketertiban umum dan sub kebakaran, as.. a. ga MO AO

e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan 3. pelatihan,
f.Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan Perangkat Daerah lainnya yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
g.Kecamatan terdiri dari: Kecamatan Tigo Nagari dengan Tipe A, Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Tipe Aj Kecamatan Bonjol dengan Tipe A: Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Tipe A: Kecamatan Panti dengan Tipe Aj Kecamatan Dua Koto dengan Tipe Aj, Kecamatan Padang Gelugur dengan Tipe A, . Kecamatan Rao Selatan dengan Tipe A: Kecamatan Rao dengan Tipe A, Kecamatan Rao Utara dengan Tipe A: Kecamatan Mapat Tunggul dengan Tipe A: dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati. j b. k. 1.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga ) staf ahli.3

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

UPTD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan usunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru ang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturanLa perundang-undangan

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. I

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…