DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pengembangan Pesantren

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini jumlah lembaga pesantren di Pasangkayu semakin meningkat dan semakin bervariasi dalam memberikan peran pembangunan di daerah;
c.bahwa untuk mengoptimalkan peran Pesantren dalam Pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui regulasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten LuwuTimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor191, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkankurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman Berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren
8.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, pengasuh Pesantren
11.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 2

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.kiai;
2. b.santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Trrnggal Ika.
(2)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.fasilitasi pesantren; dan
2. b.dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren.
(3)Dalam melakukan pengembangan Pesantren sebgaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk:
1. a.pondok atau asrama; dan
2. b.masjid atau musala.
(2)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi aspek :
1. a.peningkatan daya tampung;
2. b.kenyamanan;
3. c.kebersihan;
4. d.kesehatan; dan
5. e.keamanan.

Pasal 6

(1)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan
2. b.fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.
(2)Fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.asrama;
2. b.aula;
3. c.ruang makan;
4. d.dapur umum;
5. e.toilet (MCK); dan/atau
6. f.ruang kesehatan.
(3)Fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.sosialisasi;
2. b.pemeriksaan kesehatan;
3. c.konseling; dan
4. d.edukasi.

Pasal 7

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain:

a.pembangunan bangunan baru;
b.perluasan daya tampung;
c.renovasi bangunan;
d.rehabilitasi bangunan; dan
e.sarana prasarana lainnya.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
(2)Dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(3)Pelaksanaan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

(1)Dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam bentuk pembiayaan Majelis Masyayikh.
(2)Pembiayaan Majelis Masyayik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.peningkatan pengetahuan dan wawasan;
2. b.peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.peningktan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren; dan
4. d.peningkatan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren.
(1)Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam bentuk :
1. a.kerjasama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(2)Pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…