DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Kelompok Rentan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang hak dan kewajiban; tata cara pemberian Bantuan Hukum; penyaluran dana Bantuan Hukum; pelaporan; larangan; pengawasan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, termasuk kelompok rentan yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantauan hukum yang telah memenuhi peraturan Perundang-undangan.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Bantuan Hukum adalah Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.
18.Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum adalah standar biaya yang telah diusulkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan disetujui oleh Menteri yang membidangi keuangan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
b.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.tata cara pemberian Bantuan Hukum;
c.penyaluran dana Bantuan Hukum;
d.pelaporan;
e.larangan;
f.pengawasan; dan
g.pendanaan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi penerima bantuan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi.
(4)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
(5)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.
(6)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
1. a.orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
2. b.Kelompok Rentan yang meliputi: 1) anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan; 2) perempuan korban dan perempuan rentan; 3) penyandang disabilitas; 4) Lansia; dan 5) orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3)Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
1. a.surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohonan Bantuan Hukum;
2. b.surat keterangan yang menjelaskan kondisi kerentanan bagi kelompok rantan; dan
3. c.dokumen yang berkenan dengan perkara.
(4)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan kelompok rentan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…