DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 9 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan mengatur batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; hak dan kewajiban; sistem pengelolaan air limbah domestik; penyelenggaran SPALD; kerjasama; peran serta masyarakat dan swasta; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; larangan; dan sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Ketentuan Angka Romawi I, Huruf C, Nomor 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu
4.Perangkat Daerah adalah unsur pemerintah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat dan terpusat.
11.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12.Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.
13.Kendaraan Pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
14.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
15.Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik baik individu maupun komunal serta IPALD melalui cara penyedotan.
16.Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik
18.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
21.Orang adalah orang perseorangan
22.Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
23.Rumah tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.
24.Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
25.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah UPTD Air Limbah Domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat; dan
h.kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
2. b.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
3. c.meningkatkan pelayanan air limba domestik yang berkualitas;
4. d.meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
5. e.melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
6. f.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
7. g.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban;
c.sistem pengelolaan air limbah domestik;
d.penyelenggaran SPALD;
e.kerjasama;
f.peran serta masyarakat dan swasta;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pembiayaan;
i.larangan; dan
j.sanksi administrative.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan SPALD;
2. b.membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
3. c.menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
4. d.melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terkait SPALD;
5. e.menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan SPALD;
6. f.melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
7. g.memberikan pembinaan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
2. b.menyelenggarakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
4. d.menerbitkan izin bagi operator yang akan menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik dan pengangkutan lumpur tinja;
5. e.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, Operataor Air Limbah Domestik; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.
7. g.memberikan izin dan rekomendasi kepada penyedia jasa lumpur tinja, pengelola IPLT dan/atau pengelolaan SPALD-T swasta.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat mempunyai hak untuk:

a.mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
b.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
c.mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
d.memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
e.mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan
f.memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik.

Pasal 7

(1)Setiap orang berkewajiban untuk:
1. a.mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
2. b.mengolah air limbah domestik, bagi setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik;
3. c.membuat prasarana pengolahan air limbah domestik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, bagi pengembang perumahan;
4. d.melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-S;
5. e.melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang tidak memiliki pengolahan lumpur; dan
6. f.membuang lumpur tinja ke IPLT, bagi operator PALD yang memberikan layanan penyedotan lumpur tinja.
(2)Dalam hal kewajiban mengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SPALD- S, masyarakat memiliki :
1. a.tangki septik dengan resapan;
2. b.biofilter; atau
3. c.unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3)Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pembekuan sementara izin; dan
6. f.pencabutan izin.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap pengelola/penanggung jawab kawasan komersil dan bangunan tertentu wajib:
1. a.melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
3. c.membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
4. d.memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara berkala.
(2)Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T wajib:
1. a.memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu Air Limbah;
2. b.melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan
4. d.memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara berkala.
(3)Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pembekuan sementara izin; dan
6. f.pencabutan izin.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 9

(1)SPALD diselenggarakan untuk mengelola air limbah domestik, terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(2)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(3)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.permeabilitas tanah;
4. d.kemiringan tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 10

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2)huruf a, terdiri atas:
1. a.sub-sistem Pengolahan Setempat;
2. b.sub-sistem Pengangkutan; dan
3. c.sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…