DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.laporan operasional;
d.laporan perubahan ekuitas;
e.neraca;
f.laporan arus kas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a memuat:

a.pendapatan;
b.belanja dan transfer: surplus/defisit
c.pembiayaan; 1) Penerimaan; dan 2) Pengeluaran: surplus/defisit.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diurai sebagai berikut:

a.selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah (Rp14.744.815.657,32,-) dengan rincian: 1) anggaran pendapatan setelah perubahan Rp826.694.888.515,98,- 2) realisasi Rp811.950.072.858,66,- Selisih lebih/(kurang) (Rp14.744.815.657,32,-)
b.selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp48.486.688.085,01,-) dengan rincian: 1) anggaran belanja setelah perubahan Rp888.718.516.063,15,- 2) realisasi Rp840.231.827.978,14,- Selisih lebih/(kurang) (Rp48.486.688.085,01,-)
c.selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah Rp33.741.872.427,69,- dengan rincian: 1) surplus/defisit setelah perubahan (Rp62.023.627.547,17,-) 2) realisasi (Rp28.281.755.119,48,-) Selisih lebih/(kurang) Rp33.741.872.427,69,-
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp33.111.175,00,-) dengan rincian: 1) anggaran penerimaan setelah perubahan Rp62.023.627.547,17,- 2) realisasi Rp61.990.516.372,17,- Selisih lebih/(kurang) (Rp33.111.175,00,-)
e.Selisih Anggaran dengan Realisaasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp00,-) dengan rincian: 1) anggaran pengeluaran pembiayaan Rp00,- 2) realisasi Rp00,- Selisih lebih/(kurang) (Rp00,-)
f.Selisih anggaran dengan realiasasi SILPA sejumlah Rp62.023.627.547,17,- dengan rincian : 1) anggaran SILPA setelah perubahan Rp00,- 2) realisasi Rp33.708.761.372,69,- Selisih lebih/(kurang) Rp33.708.761.372,69,-

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 dirinci sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal Rp62.023.627.547,17,- Penggunaan SAL sebagai penerimaan Tahun Berjalan Rp61.990.516.372,17,- Sub Total Rp33.111.175,00,- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp33.708.761.252,69,- Sub Total Rp33.741.872.427,69,- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp(33.111.175,00,-) Lain-Lain Rp0,00,- Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp33.708.761.252,69,-

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Tahun Anggaran 2021 dirinci sebagai berikut:

1.Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi pendapatan asli daerah PAD-LO sejumlah : (Rp9.345.852.124,55,-) rincian sebagai berikut :

a.realisasi PAD-LO Tahun 2020 Rp39.944.310.171,75,-
b.realisasi PAD-LO Tahun 2021 Rp49.290.162.296,30,- selisih kenaikan/(penurunan) Rp9.345.852.124,55,-
1. 2.Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi pendapatan transfer-LO sejumlah: (Rp50.544.167.211,01,-) rincian sebagai berikut :
a.realisasi pendapatan transfer-LO Tahun 2020 Rp734.713.104.609,01,-
b.realisasi pendapatan transfer-LO Tahun 2021 Rp684.168.937.398,00,- selisih kenaikan/(penurunan) (Rp50.544.167.211,01,-)
1. 3.Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sejumlah: Rp24.199.812.098,00,- rincian sebagai berikut:
a.realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah Tahun 2020 Rp62.857.029.626,00,-
b.realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah Tahun 2021 Rp87.056.841.724,00,- selisih kenaikan/(penurunan) Rp24.199.812.098,00,-
1. 4.Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi Beban Operasi sejumlah: Rp21.238.689.526,47,- rincian sebagai berikut :
a.realisasi beban operasi Tahun 2020 Rp726.824.149.596,18,-
b.realisasi beban operasi Tahun 2021 Rp748.062.839.122,65,- selisih kenaikan/(penurunan) Rp21.238.689.526,47,-
1. 5.Selisih kenaikan/(penurunan) realisasi surplus/defisit sejumlah: (Rp38.237.192.514,93,-) rincian sebagai berikut :
a.realisasi surplus non operasional-LO Tahun 2020 Rp110.690.294.810,58,-
b.realisasi surplus non operasional-LO Tahun 2021 Rp72.453.102.295,65,- selisih lebih/(kurang) (Rp38.237.192.514,93,-)
1. 6.Selisih kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan Luar Biasa-LO sejumlah : Rp0,00,- rincian sebagai berikut :
a.realisasi pendapatan luar biasa-LO Tahun 2020 Rp0,00,-
b.realisasi pendapatan luar biasa-LO Tahun 2021 Rp0,00,- selisih kenaikan/(penurunan) Rp0,00,-
1. 7.Selisih kenaikan/penurun realisasi beban luar biasa sejumlah : (Rp360.880.500,00,-) rincian sebagai berikut :
a.realisasi beban luar biasa Tahun 2020 Rp509.422.500,00,-
b.realisasi beban luar biasa Tahun 2021 Rp148.542.000,00,- selisih lebih/(kurang) (Rp360.880.500,00,-)
1. 8.Selisih kenaikan/penurunan realisasi surplus/defisit pos luar biasa sejumlah: Rp360.880.500,00,- rincian sebagai berikut:
a.realisasi surplus/defisit pos luar biasa Tahun 2020 (Rp509.422.500,00,-)
b.realisasi surplus/defisit pos luar biasa Tahun 2021 (Rp148.542.000,00,-) selisih kenaikan/(penurunan) Rp360.880.500,00,-
1. 9.Selisih kenaikan/penurunan realisasi surplus/defisit-LO sejumlah : (Rp37.876.312.014,93,-) rincian sebagai berikut:
a.realisasi surplus/defisitTahun 2020 Rp110.180.872.310,58,-
b.realisasi surplus/defisitTahun 2021 Rp72.304.560.295,65,- selisih kenaikan/(penurunan) (Rp37.876.312.014,93,-)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a.Ekuitas awal Rp2.067.122.502.984,07,-
b.surplus/defisit-LO Rp72.304.560.295,65,-
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar (Rp3.712.158.844,00,-)
d.ekuitas akhir Rp2.135.714.904.435,72,-

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021 Sebagai berikut : A. Jumlah Aset Lancar Rp49.858.288.501,70,- Jumlah Investasi Jangka Panjang Rp17.395.000.000,00,- Jumlah Aset Tetap Rp2.064.853.716.732,15,- Jumlah Aset Lainnya Rp10.373.658.035,34,- Jumlah Aset Rp2.142.480.663.269,19,- B. Jumlah Kewajiban Rp6.765.758.833,47,- Jumlah Equitas Rp2.135.714.904.435,72,- Jumlah Kewajiban & Equitas Rp2.142.480.663.269,19,-

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rp62.058.087.257,17,-
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp244.324.083.063,66,-
c.arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan (Rp272.605.838.183,14,-)
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp00,-
e.arus kas dari aktivitas non anggaran Rp37.674.501,00,-
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp33.780.895.463,69,-

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran. lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. lampiran I.3 : Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan,Kelompok, dan jenis Pendapatan,Belanja, dan Pembiayaan. lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
b.lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
c.lampiran III : Laporan Operasional.
d.lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
e.lampiran V : Neraca.
f.lampiran VI : Laporan Arus Kas.
g.lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
h.lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
i.lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
j.lampiran X : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir dan Dana Bergulir.
k.lampiran XI : Daftar Pernyataan Modal (Investasi) daerah.
l.lampiran XII : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
m.lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
n.lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan.
o.lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
p.lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
q.lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
r.lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
s.lampiran XIX : Daftar Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
t.Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.
u.Lampiran xx.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…