DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengaturan hibah kepada pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penerimaan hibah; bentuk hibah; pengelolaan hibah; penghargaan; pembinaan dan pengendalian; dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif pihak ketiga dalam kegiatan hibah kepada daerah, baik dalam hal pembiayaan maupun pengadaan barang dan jasa;
c.bahwa guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, diperlukan upaya menambah sumber pendapatan daerah melalui pengelolan berbagai sektor yang legal sesuai kewenangan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan segaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
5.Hibah kepada daerah adalah penerimaan daerah berupa hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga baik perorangan maupun badan hukum, dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang, barang, dan jasa untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.
6.Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan hukum di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
7.Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
8.Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

Pasal 2

(1)Tujuan pengaturan hibah kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
1. a.memberi ruang kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah;
2. b.sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menggalang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah; dan
3. c.sebagai sumber pendapatan daerah yang legal dan halal.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.transparan dan tidak mengikat;
2. b.hasil penerimaan hibah dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
3. c.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara dan daerah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan hibah kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penerimaan hibah;
b.bentuk hibah;
c.pengelolaan hibah;
d.penghargaan;
e.pembinaan dan pengendalian; dan
f.ketentuan peralihan.

BAB II

PENERIMAAN HIBAH

Pasal 4

(1)Pembangunan daerah dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Masyarakat baik perorangan maupun badan hukum sebagai pihak ketiga, dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat mengupayakan secara efektif dan selektif untuk menerima hibah dalam kegiatan pembangunan daerah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dalam dan luar daerah dan/atau luar negeri.
(3)Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Pasal 6

(1)Penerimaan hibah harus didasarkan atas naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama antara pemberi hibah dan Pemerintah Daerah dengan diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah;
2. b.peruntukan; dan
3. c.ketentuan dan persyaratan.

BAB III

BENTUK HIBAH

Pasal 7

Bentuk Hibah dapat berupa:

a.uang atau yang dipersamakan dengan uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 8

(1)Hibah dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diterima dalam bentuk surat berharga.
(2)Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
(3)Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, peneliti, tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

PENGELOLAAN HIBAH

Pasal 9

(1)Hibah berupa uang diterima oleh Badan, kemudian disetorkan secara keseluruhan ke rekening kas daerah dan menjadi Pendapatan Daerah yang sah.
(2)Hibah berupa barang dibukukan dalam neraca oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah, sebagai inventaris daerah dan menjadi kekayaan daerah.
(3)Hibah berupa jasa dilaporkan oleh Perangkat Daerah penerima jasa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Bentuk dan jumlah penerimaan hibah dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis dari pihak pemberi hibah.
(2)Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan rencana pendapatan daerah dan/atau penyusunan naskah perjanjian hibah daerah.
(3)Pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada pemberi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…