DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendapatan daerah yang semula Rp802.945.002.180,- bertambah menjadi Rp811.758.621.944, Belanja daerah yang semula Rp828.468.444.758 bertambah menjadi Rp850.045.786.944, Penerimaan pembiayan yang semula Rp25.523.442.578,- bertambah menjadi Rp 38.287.165.000,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang di jabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon Anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sehingga dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembehasan dan penetapan APBD.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.semula Rp802.945.002.180,- ( delapan ratus dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
b.bertabah/berkurang Rp8.813.619.764,- (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah); jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp811.758.621.944 (delapan ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)
1. 2.Belanja daerah
a.semula Rp828.468.444.758 (delapan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)
b.bertambah/berkurang Rp21.577.342.186 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp850.045.786.944 (delapan ratus lima puluh miliar empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan. 1) semula Rp25.523.442.578,- (dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp12.763.722.422,- (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat atus dua puluh dua rupiah) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 38.287.165.000,- ( tiga puluh delapan milliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)
b.Pengeluaran pembiayaan 1) bemula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp… jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp38.287.165.000,- ( tiga puluh delapan milliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0 (nol).
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah: 1) semula Rp47.622.509.259 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah bertambah/berkurang Rp11.644.058.041,- (sebelas miliar enam ratus empat puluh empat juta lima puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp59.266.567.300 (lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
b.Pendapatan Transfer: 1) semula Rp754.822.492.921 (tujuh ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus Semilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp2.830.438.277 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp751.992.054.644 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah: 1) semula Rp500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) 2) bertambah/(berkurang) Rp0 (nol) 3) jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. b.Pajak daerah: 1) semula Rp11.118.208.000,- (Sebelas miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan ribu rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp. 2.878.792.000,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp13.997.000.000 (tiga belas miliar Sembilan ratus sembulan puluh tujuh juta rupiah)
2. c.Retribusi daerah: 1) semula Rp5.920.633.543 (lima miliar Sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah). jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp5.814.633.543 (lima milaa delapan ratus empat belasjuta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)
3. d.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan: 1) semula Rp3.159.163.585,- (tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol) jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp3.159.163.585 (tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)
4. e.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: 1) semula Rp27.424.504.131 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus EmpatRibu seratus tiga puluh satu rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp8.871.266.041 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp36.295.770.172 (tiga puluh enam miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat: 1) semula Rp724.869.708.000 (tujuh ratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp3.117.938.277 (tiga milar seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp721.751.769.723 ( tujuh ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
2. b.Transfer antar daerah: 1) semula Rp29.952.784.921 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp30.240.284.921 (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah: 1) semula Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 2) bertambah/(berkurang) Rp0 (nol) jumlah hibah setelah perubahan Rp500.000.000 (lima ratus rupiah)
2. b.Dana darurat 1) semula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… jumlah dana darurat setelah perubahan Rp….
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 1) semula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp…
  1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasional: 1) semula Rp527.238.948.758 (lima ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp7.242.935.387 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.534.481.884.145 (lima ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu delapan ratus delapan puluh empat ribu serratus empat puluh lima rupiah)
b.Belanja modal: 1) semula Rp197.006.515.700 (serratus Sembilan puluh tujuh miliar enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp14.334.406.799 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.211.340.922.499 (dua ratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
c.Belanja tidak terduga: 1) semula Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan 2) bertambah/(berkurang) Rp0 (nol); jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
d.Belanja transfer: 1) semula Rp102.222.980.300 (serratus dua miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupaih); dan 2) bertambah/(berkurang) Rp0 (nol) jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp102.222.980.300 (serratus dua miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupaih)
1. 6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai: 1) semula Rp310.237.678.330 (tiga ratus sepuluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam raus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp4.852.712.062 (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam puluh dua rupiah) jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp305.384.966.268 (tiga ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
2. b.Belanja barang dan jasa: 1) semula Rp169.400.043.659 (seratus enam puluh sembilan miliar empat ratus juta empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp34.814.243.113 (tiga puluh empat miliar delapan ratus empat belas dua ratus empat puluh tiga sratus tiga belas rupiah jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp204.214.286.772 (dua empat juta dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh tujuh puluh dua rupiah)
3. c.Belanja bunga: 1) semula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp…
4. d.Belanja subsidi: 1) semula Rp… 2) bertambah/(berkurang) Rp… jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp…
5. e.Belanja hibah: 1) semula Rp7.211.226.769 (empat puluh tujuh miliar dua ratus sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp22.718.595.664 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas lima ratus sembian puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp24.492.631.105 (dua puluh empat miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima rupiah)
6. f.Belanja bantuan sosial: 1) semula Rp390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol). jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah: 1) semula Rp3.068.100.000 (tiga miliar enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp2.067.981.500 (dua miliar enam puluh tujuh juta sembulan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.000.118.500 (satu miliar seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin: 1) semula Rp19.100.887.951 (sembilan belas miliar seratus juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp7.786.842.869 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah). jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp26.887.730.820 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapa ratus dua puluh rupiah)
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung: 1) semula Rp58.773.450.202 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus dua rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp10.358.787.862 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp69.132.238.064 (enam puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: 1) semula Rp116.062.301.547 (seratus enam belas miliar enam puluh dua juta tiga ratus satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp1.841.764.332 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp114.220.537.215 (seratus empat belas miliar dua ratus dua puluh ribu lima ratus tig puluh tujuh dua ratus lima belas rupiah)
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya: 1) semula Rp1.776.000 ( satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 2) bertambah/(berkurang) Rp0 (nol) jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.776.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud: 1) semula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp…
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.semula Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
2. b.bertambah/berkurang Rp0 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.2.000.000.00 (dua miliar rupiah)
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil: 1) semula Rp1.398.679.900 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembulan ratus rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol) jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.398.679.900 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembulan ratus rupiah)
2. b.Belanja bantuan keuangan: 1) semula Rp100.824.300.400,- (seratus miliar delapan ratus dua puluh mpat juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp0 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp100.824.300.400 seratus miliar delapan ratus dua puluh mpat juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah).
  1. 7.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan: 1) semula Rp25.523.442.578 (dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp12.763.722.422 ( dua belas miliar tujuh ratus enam puluhtiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp38.287.165.000 (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)
b.Pengeluaran pembiayaan: 1) semula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp…
1. 8.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: 1) Semula Rp25.523.442.578 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluhtiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) 2) bertambah/berkurang Rp12.763.722.422 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluhtiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp38.287.165.000 (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah
2. b.Pencairan dana cadangan: 1) semula Rp… 2) bertambah/(berkurang) Rp… jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp…
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: 1) semula Rp… 2) bertambah/(berkurang) Rp… jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp…
4. d.Penerimaan pinjaman daerah: 1) semula Rp… 2) bertambah/(berkurang) Rp… jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp…
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah: 1) semula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp…
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 1) Semula Rp… 2) Bertambah/berkurang Rp… jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp…
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan: 1) semula Rp… 2) bertambah/(berkurang) Rp… jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp…
2. b.Penyertaan modal daerah: 1) semula Rp… 2) bertambah/(berkurang) Rp… jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp…
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo: 1) semula Rp… 2) bertambah/(berkurang) Rp… jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp…
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah: 1) semula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp…
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) semula Rp… 2) bertambah/berkurang Rp… jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp…
  1. 9.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
(4)Pengeluaran untuk keadaan darurat sekurang- kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, misalnya bencana alam dan bencana sosial;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifi terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
  1. 10.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu ini, yang terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2.Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3.Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9.Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10.Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah. Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 6 November 2033 BUPATI PASANGKAYU, YAUMIL AMBO DJIWA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…