DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam penggunaannya. Diatur tentang pencegahan; upaya khusus; antisipasi dini; penanganan; rehabilitasi; partisipasi masyarakat; tim terpadu; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; dan sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguragi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7.Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
8.Pemberantasan adalah semua upaya pengawasan terhadap produksi, distribusi, penggunaan dan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika.
9.Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaia kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
11.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
12.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
13.Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
14.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika;
c.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika prekursor narkotika.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pencegahan;
b.upaya khusus;
c.antisipasi dini;
d.penanganan;
e.rehabilitasi;
f.partisipasi masyarakat;
g.tim terpadu;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pembiayaan; dan
j.sanksi administrasi.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(2)Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. b.sosialisasi;
3. c.pelaksanaan deteksi dini;
4. d.pemberdayaan masyarakat;
5. e.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. f.peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
7. g.Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional;
8. h.Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(3)Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Pasal 5

Sasaran upaya pencegahan dapat dilaksanakan melalui:

a.keluarga;
b.satuan pendidikan;
c.masyarakat;
d.institusi pemerintah daerah dan dprd;
e.badan usaha; dan
f.media massa.

Pasal 6

Tugas orang tua dalam keluarga sebagai upaya Pencegahan antara lain :

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga.

Pasal 7

(1)Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:
1. a.menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
2. b.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika di masing-masing Satuan Pendidikan;
3. c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar;
4. d.memfasilitas layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
5. e.berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikannya;
6. f.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
7. g.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, di lingkungan Satuan Pendidikannya.
(2)Bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
1. a.pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan.
(2)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 9

(1)Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan, penanggungjawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan, satuan pendidikan wajib:
1. a.memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dan kegiatan belajar mengajar; dan
2. b.memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(3)Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
1. a.pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
2. b.sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan.
(4)Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
(5)Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(6)Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
1. a.dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
2. b.selesai menjalani hukuman.

Pasal 10

(1)Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan cara, antara lain:
1. a.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. b.menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di wilayah masing- masing;
3. c.membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
4. d.meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak swasta.

Pasal 11

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, di lingkungan wilayahnya.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…