DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perangkat Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Unsur Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa, Hari Kerja Dan Jam Kerja serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Camat adalah camat dalam w i l a y a h Kabupaten Pasangkayu.
5.Desa adalah Desa-Desa di Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
9.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10.Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah dusun.
11.Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara teknis sesuai bidangnya sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
12.Kepala Urusan adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB II

UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh 4 unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi surat menyurat;
  3. 3.arsip; dan
  4. 4.ekspedisi.
2. b.melaksanakan urusan umum, antara lain:
  1. 1.penataan administrasi Perangkat Desa;
  2. 2.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  3. 3.penyiapan rapat;
  4. 4.pengadministrasian aset;
  5. 5.inventarisasi;
  6. 6.perjalanan dinas; dan
  7. 7.pelayanan umum.
3. c.melaksanakan urusan keuangan, antara lain:
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
4. d.melaksanakan urusan perencanaan, antara lain:
  1. 1.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  2. 2.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  3. 3.melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  4. 4.penyusunan laporan.

Pasal 4

(1)Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi surat menyurat;
  3. 3.arsip;
  4. 4.ekspedisi;
  5. 5.penataan administrasi Perangkat Desa;
  6. 6.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  7. 7.penyiapan rapat;
  8. 8.pengadministrasian aset;
  9. 9.inventarisasi;
  10. 10.perjalanan dinas; dan
  11. 11.pelayanan umum.
2. b.Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, antara lain: 5
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
3. c.Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, antara lain:
  1. 1.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  2. 2.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  3. 3.penyusunan laporan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2)kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dusun memiliki fungsi:
1. a.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
2. b.pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
3. c.mobilitas kependudukan; dan
4. d.penataan dan pengelolaan wilayah;
5. e.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
6. f.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
7. g.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 6

(1)Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(2)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati 6 dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan,
(3)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
1. a.seksi pemerintahan; dan
2. b.seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(4)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4)berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi, antara lain:
  1. 1.melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
  2. 2.menyusun rancangan regulasi Desa;
  3. 3.pembinaan masalah pertanahan;
  4. 4.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  5. 5.pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; dan
  6. 6.pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. b.Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi, antara lain:
  1. 1.melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan;
  2. 2.pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; dan
  3. 3.tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. c.Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi, antara lain:
  1. 1.melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  2. 2.meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
  3. 3.pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 7

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa, terdiri atas:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
d.berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
e.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
f.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
g.tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
h.sehat jasmani dan rohani; dan
i.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
j.memahami kondisi Desa;
k.mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya Desa setempat; dan
l.bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa dapat berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa.
(3)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…