Dalam Peraturan Dearha ini diatur tentang Maksud, tujuan, penyusunan, penertapan serta Pengendalian dan Ealuasi RPJMD
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 3. 10. 11. 12. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman’ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Menetapkan : 13. 14. 15. 16. 17. Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 - 2026
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Kabupaten adalah Kabupaten Pasangkayu; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Pasangkayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 2. 3. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan ,melalui urutan pillhan serta melibatkan berbagi unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasi sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu; Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemenfaatan sumber daya yang di miliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan erusaha, meningkatkan aksesdan_ kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Utara untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Pasangkayu untuk periode Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional; Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2021-2026; Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah tahunan; Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir peride perencanaan pembangunan daerah; Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah; Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai di akhir peride RPJMD; Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang di peroleh dari Outcome program Perangkat Daerah; Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran, Arah kebijakan adalah rrumusan kerangka pikir/kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembnagunan dan mengatasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan strategi; 5. 6. 7. 8. oe [M 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 29. 26. 27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD; Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih atau kegiatan dengan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur dengan tugas dan fungsi; Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilakasanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum §antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya di singkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten pasangkayu kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah; Kajian Lingkungan Hidup Startegis yang selanjutnya di singkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yng sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan kabupaten Pasangkayu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA LITBANG adalah ounsur_ perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu; Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM /Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintahan desa/kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat adat rentan.
BAB II
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. 3. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 4.
Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
BAB III
Penyusunan RPJMD, dimaksudkan :
BAB IV
RPJMD Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; Sistematika RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut : BABIV Permasalahan dan isu strategis; dan BAB IX Penutup. Rincian dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3.
BAB VIII
Penyusunan RKPD harus berpedoman pada RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya. 1.
BAB V
Bappeda Litbang menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan melalui musrenbang. Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang. 3. Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan~ konsultasi dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan_ setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPUMD kepada masyarakat. 3.
BAB VI
. Bupati melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; 1 . Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
Pengendalian oleh Bupati dilaksanakan oleh Bappeda Litbang untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah; Pemantauan oleh Bupati dilaksanakan oleh Kepala OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Pengendalian oleh Bappeda Litbang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi; 4. Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada kepada Bappeda Litbang; 5. Kepala Bappeda Litbang melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui sekretaris daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah- langkah yang diperlukan. 6.
Bupati melakukan evaluasi' terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam Kabupaten; Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
Membuka PDF…