DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 936.988.699.174,- ( sembilan ratus tiga puluh enam miliar semilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp956.185.642.597,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp22.196.943.423 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 936.988.699.174,- ( sembilan ratus tiga puluh enam miliar semilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer;
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp87.791.828.383 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.613.471.234 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.525.300.000 (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.146.110.906, (tiga milyar seratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.506.946.243 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp841.013.574.526 (delapan ratus empat puluh satu miliar tiga belas juta lima ratus tujuh pulu empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah;
(2)(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.703.917.000 (delapan ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.309.657.526 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp8.183.296.265 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
(1)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.683.296.265,- (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp956.185.642.597,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar R p 611.393.073.402 (enam ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.344.599.380 (tiga ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp267.760.957.569 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.047.516.453,- (tiga belas miliar empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp231.229.047.471,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.044.891.500,- (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.745.546.903,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.423.160.451,- (tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp129.337.404.680,- (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp706.479.287,- (tujuh ratus enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.971.564.650,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp111.563.521.724,- (seratus sebelas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.583.877.124 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh jutuh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.979.644.600 (seratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…