DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran umum Daerah; c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah; d. program PD dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan e. penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu;
2.Bupati adalah Bupati Pasangkayu;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pasangkayu;
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5.Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkay RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Pasangkayu untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yakni Tahun 2025 sampai dengan 2045;
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yakni Tahun 2025 dampai dengan Tahun 2029;
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yakni Tahun 2025 dampai dengan Tahun 2029;
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan:
1. a.RKPD;
2. b.Renstra PD; dan
3. c.Renja PD.

Pasal 3

(1)Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum Daerah;
3. c.visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
4. d.program PD dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.penutup.
(2)Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunna daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undagan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan mendasar, antar lain:
  1. 1.bencana alam;
  2. 2.dinamika politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan keamanan;
  6. 6.pemekaran Daerah; dan
  7. 7.perubahan kebijakan Nasional.
(2)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat persial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 1 Oktober 2025 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf

1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan Per-UU Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, MUH. ZAIN MACHMOED LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MULYADI, S.H., M.H. Pangkat: Pembina, IV/b Nip: 197911152008041001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, pendekatan perencanaan substantif yakni: pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pengarustamaan ini merupakan penjabaran tema pembangunan daerah kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam ketepaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun yang dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam target dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Huruf e Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…