DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 209

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penanggulangan bencana daerah. Hal pokok yang diatur: 1. Tujuan 2. Tanggung jawab dan wewenang 3. Hak dan kewajiban masyarakat 4. Forum untuk pengurangan resiko bencana 5. Tim Siaga Bencana Desa 6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana 7. Pendanaan, Penggunaan dana penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan 8. Pengawasan, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah. SALINAN 2 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175). 3 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU Dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non- departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Daerah setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPBD Provinsi dan Kepala BNPB sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
6.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
10.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
11.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
13.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
14.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang 5 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
15.Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
16.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
17.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18.Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
19.Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.
20.Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang. 6 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
21.Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
22.Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
23.Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
24.Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
25.Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
26.Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
27.Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
28.Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
29.Tim Siaga Bencana Desa, yang selanjutnya disebut TSBD, adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di desa. 7 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
c.melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG-JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada BPBD.
(3)BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain:
1. a.masyarakat;
2. b.lembaga kemasyarakatan;
3. c.lembaga usaha; dan/atau
4. d.lembaga Internasional. 8 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
c.melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
d.menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
e.melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah (FPRB) dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD);
f.Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
g.mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; dan
h.mengalokasikan dana siap pakai dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 5

Dalam menjalankan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

a.penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
c.perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; 9 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e.penetapan status dan tingkatan bencana Daerah;
f.perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
g.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
h.perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
i.melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan; dan
j.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
2. b.mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 10 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
3. c.mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
4. d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
5. e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
6. f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
7. g.mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
1. a.menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
2. b.agama dan kepercayaan;
3. c.mengembangkan nilai budaya lokal;
4. d.lingkungan yang sehat;
5. e.penghidupan dan ekonomi yang layak;
6. f.politik;
7. g.pendidikan;
8. h.pekerjaan; dan
9. i.kesehatan.
(4)Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena :
1. a.merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
2. b.terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun 11 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang :

a.kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.data kebencanaan;
c.risiko bencana;
d.prediksi bencana; dan
e.status kebencanaan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi :
1. a.penyandang cacat dan/atau difabel;
2. b.orang usia lanjut;
3. c.bayi, balita dan anak-anak;
4. d.perempuan hamil dan menyusui; dan
5. e.orang sakit.
(2)Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.aksesibilitas;
2. b.prioritas pelayanan; dan
3. c.fasilitas pelayanan.

Isi peraturan

Teks209PDFHirarki

Memuat teks peraturan…