DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah a. semula Rp936.988.699.174,00 ( sembilan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah); dan b. berkurang Rp132.665.235.111,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah); jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 804.323.464.063,00 (delapan ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) 2. Belanja daerah a. semula Rp956.185.642.597,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan b. berkurang Rp 104.452.591.665,82 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah) jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 851.733.050.931,18 ( delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma delapan belas rupiah) 3. Pembiayaan daerah a. Penerimaan pembiayaan. 1) semula Rp22.196.943.423 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah); dan 2) bertambah Rp28.212.643.445,18 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima koma delapan belas rupiah) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 50.409.586.868,18 ( lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah) b. Pengeluaran pembiayaan 1) bemula Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp47.409.586.868,18 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah) Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0 (nol).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang di jabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon Anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sehingga dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.semula Rp936.988.699.174,00 ( sembilan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah); dan
b.berkurang Rp132.665.235.111,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah); jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 804.323.464.063,00 (delapan ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah)
1. 2.Belanja daerah
a.semula Rp956.185.642.597,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
b.berkurang Rp 104.452.591.665,82 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah) jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 851.733.050.931,18 ( delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma delapan belas rupiah)
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan. 1) semula Rp22.196.943.423 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah); dan 2) bertambah Rp28.212.643.445,18 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima koma delapan belas rupiah) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 50.409.586.868,18 ( lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah)
b.Pengeluaran pembiayaan 1) bemula Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp47.409.586.868,18 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah) Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0 (nol).
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah: 1) semula Rp87.791.828.383,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah); 2) berkurang Rp461.502.065 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua ribu enam puluh lima rupiah); dan jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 87.330.326.318 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah)
b.Pendapatan Transfer: 1) semula Rp841.013.574.526 (delapan ratus empat puluh satu miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah); dan 2) berkurang Rp132.203.733.046 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 708.809.841.480 (tujuh ratus delapan miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah: 1) semula Rp8.183.296.265 ( delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);dan 2) bertambah/(berkurang) Rp0 (nol) jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp8.183.296.265 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. b.Pajak daerah: 1) semula Rp43.613.471.234 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah); dan 2) bertambah Rp. 1.793.377.299 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 45.406.848.533 (empat puluh lima miliar empat ratus enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)
2. c.Retribusi daerah: 1) semula Rp36.525.300.000 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah); dan 2) berkurang Rp686.823.791 (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp35.838.476.209 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah)
3. d.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan: 1) semula Rp3.146.110.906 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus enam rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol) jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp3.146.110.906 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus enam rupiah)
4. e.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: 1) semula Rp4.506.946.243 (empat miliar lima ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah); dan 2) berkurang Rp1.568.055.573 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp2.938.890.670 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat: 1) semula Rp819.703.917.000 (delapan ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); dan 2) berkurang Rp136.088.918.217 (seratus tiga puluh enam miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp683.614.998.783 (enam ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
2. b.Transfer antar daerah: 1) semula Rp21.309.657.526 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah); dan 2) Bertambah Rp3.885.185.171 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 25.194.842.697 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah: 1) semula Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol) jumlah hibah setelah perubahan Rp500.000.000 (lima ratus rupiah)
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 1) semula Rp7.683.296.265 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp7.683.296.265 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi: 1) semula Rp621.041.603.210 (enam ratus dua puluh satu miliar empat puluh satu juta enam ratus tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah); dan 2) berkurang Rp31.312.117.779,82 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 589.729.485.430,18 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh koma delapan belas rupiah)
b.Belanja modal: 1) semula Rp221.580.517.664 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan 2) berkurang Rp66.840.075.016 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh lima ribu enam belas rupiah). jumlah belanja modal setelah perubahan Rp154.740.442.648 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)
c.Belanja tidak terduga: 1) semula Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan 2) berkurang Rp530.982.200 (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah); jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp1.469.017.800 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)
d.Belanja transfer: 1) semula Rp111.563.521.723 (seratus sebelas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah); dan 2) berkurang Rp5.769.416.670 (lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 105.794.105.053 (seratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus lima ribu lima puluh tiga rupiah).
1. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai: 1) semula Rp329.139.166.722 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah); dan 2) berkurang Rp1.543.048.156,82 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat puluh delapan ribu seratus lima puluh enam koma delapan puluh dua rupiah) jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 327.596.118.565,18 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh lima koma delapan belas rupiah).
2. b.Belanja barang dan jasa: 1) semula Rp278.361.429.335 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah); dan 2) berkurang Rp29.715.342.005 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima rupiah jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp248.646.087.330 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
3. c.Belanja subsidi: 1) semula Rp0 (nol); dan 2) bertambah Rp93.745.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp93.745.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
4. d.Belanja hibah: 1) semula Rp13.301.007.153 (tiga belas miliar tiga ratus satu juta tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah); dan 2) berkurang Rp147.472.618 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah). jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 13.153.534.535 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
5. e.Belanja bantuan sosial: 1) semula Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol). jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah: 1) semula Rp1.044.891.500, (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima rupiah); dan 2) bertambah Rp61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus rupiah); dan jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.044.952.700 (satu miliar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin: 1) semula Rp23.779.771.103 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga rupiah); dan 2) berkurang Rp1.253.148.926 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp22.526.622.177 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung: 1) semula Rp65.702.484.844 (enam puluh lima miliar tujuh ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan 2) bertambah Rp8.588.206.401 (delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu empat ratus satu rupiah) jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp74.290.691.245 (tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puuh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: 1) semula Rp128.731.286.480 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah); dan 2) berkurang Rp74.744.945.699 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah). jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp53.986.340.781 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah)
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya: 1) semula Rp489.009.287 ( empat ratus delapam puluh sembilan juta sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan 2) Bertambah Rp169.769.808, (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah) jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp658.779.095 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah)
6. f.Belanja modal aset tetap lainnnya: 1) semula Rp1.833.074.450 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan 2) bertambah Rp399.982.200 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp2.233.056.650 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.semula Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan
2. b.berkurang Rp530.982.200 (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.1.469.017.800 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil: 1) semula Rp4.583.877.123 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah); dan 2) bertambah Rp179.337.730 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp4.763.214.853 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
2. b.Belanja bantuan keuangan: 1) semula Rp106.979.644.600 (seratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah); dan 2) berkurang Rp5.948.754.400 (lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp101.030.890.200 (seratus satu miliar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan: 1) semula Rp22.196.943.423 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah); dan 2) bertambah Rp28.212.643.445,18 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima koma delapan belas rupiah) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp50.409.586.868,18 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratu enam puluh delapan koma delapan belas rupiah)
b.Pengeluaran pembiayaan: 1) semula Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); dan 2) bertambah/berkurang Rp0 (nol) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
1. 7.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: 1) Semula Rp22.196.943.423 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah); dan 2) bertambah Rp28.212.643.445,18 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima koma delapan belas rupiah) jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp50.409.586.868,18 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratu enam puluh delapan koma delapan belas rupiah)
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal daerah: 1) semula Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); dan 2) bertambah/(berkurang) Rp0 (nol) jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
  1. 8.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
(4)Pengeluaran untuk keadaan darurat sekurang- kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, misalnya bencana alam dan bencana sosial;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifi terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
  1. 9.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu ini, yang terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2.Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3.Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7.Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD.
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9.Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10.Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah. Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 23 Oktober 2025 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 23 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, Ttd. MUH. ZAIN MACHMOED LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT: (NOMOR 216 TAHUN 2025)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…