DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur: a. bentuk-bentuk Kekerasan; b. hak-hak Perempuan dan Anak; c. tugas dan wewenang; d. penanganan tindak Kekerasan; e. pendanaan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kehidupan masyarakat seringkali perempuan dan anak mendapatkan kekerasan atau perlakuan yang kurang menyenangkan;
c.bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN 2 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang ada dalam kandungan.
7.Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk memenuhi hak-hak, serta menjamin dan melindungi hak korban tindak kekerasan. 3 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
8.Perlindungan Perempuan adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi Perempuan dan hak-haknya agar mendapatkan rasa aman dari tindak kekerasan.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
11.Korban tindak kekerasan yang selanjutnya disebut korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia, atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan.
12.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan Korban kekerasan.
13.Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, dan masyarakat, dalam rangka melaksAnakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan.
14.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan perlindungan Perempuan dan Anak adalah untuk: 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

a.memberikan dan meningkatkan rasa aman bagi Perempuan dan Anak;
b.membantu mencegah tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
c.membantu mencegah kegiatan eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak.
d.memberikan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
e.membantu meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk-bentuk Kekerasan;
b.hak-hak Perempuan dan Anak;
c.tugas dan wewenang;
d.penanganan tindak Kekerasan;
e.pendanaan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB III

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berupa:

a.Kekerasan fisik;
b.Kekerasan psikis;
c.Kekerasan seksual;
d.penelantaran; dan/atau
e.eksploitasi. 5 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:

a.perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
b.pemaksaan hubungan seksual; dan/atau
c.pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 8

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disebabkan karena:

a.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
b.perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
c.perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
d.perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja 6 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disebabkan karena:

a.perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
b.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau Pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
c.segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB IV

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib melindungi hak Perempuan di Daerah.
(2)Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak atas:
1. a.kebutuhan dasar;
2. b.rasa nyaman dan rasa aman;
3. c.Pelayanan kesehatan maksimal dalam menghadapi tindak Kekerasan;
4. d.layanan pendampingan, bantuan hukum dan bimbingan rohani dalam menghadapi tindak Kekerasan; dan
5. e.kerahasiaan atas masalah yang dihadapi.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…