DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 02 Tahun 2023

Nomor: 02
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penetapan Cadangan Pangan; Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Penanggulangan Krisis Pangan; Sistem Informasi Cadangan Pangan; Sanksi; Partisipasi Masyarakat; Pengawasan dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 2 Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680). 3. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER Menetapkan : dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Paser. Bupati adalah Bupati Paser. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Kabupaten paser, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: » 9 A0 » » penetapan Cadangan Pangan, tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, penanggulangan Krisis Pangan, sistem informasi Cadangan Pangan, peran serta masyarakat, dan pengawasan dan pelaporan. 5

BAB II

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu. Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan:

a.kebutuhan konsumsi masyarakat, dan
b.potensi sumber daya Pangan Daerah. Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan mempertimbangkan:
a.produksi bahan Pangan Pokok Tertentu:
b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat:
c.kerawanan Pangan, dan d ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

a.pola konsumsi, kearifan lokal yang berkembang di masyarakat: perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu: tingkat konsumsi masyarakat, dan b. d. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. e. 6

Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah Kabupaten,
b.pemerintah desa: dan Cc. masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:

a.pengadaan,
b.pengelolaan: dan Cc. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 8

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
(2)Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3)Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur. 7
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)(S5)
(1)Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati. Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang membidangi Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu. Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan maupun tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perawatan Cadangan Pangan tersebut. Dalam hal badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan/Gapoktan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan. 8

(2)Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat memiliki:

a.gudang penyimpanan sesuai dengan standar:
b.kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan: Cc. standar pengamanan kualitas Pangan yang terpenuhi: dan d kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…