Pemerintah Kabupaten Paser
Pemerintah Kabupaten Paser adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Paser. Kehadiran lembaga ini esensial sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan terlaksananya kebijakan nasional dan daerah, serta menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Paser. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi agrikultur.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser
Pemerintah Kabupaten Paser mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini krusial sebagai perpanjangan tangan negara di tingkat lokal, memastikan implementasi kebijakan serta menjawab kebutuhan spesifik masyarakat demi terwujudnya visi "Paser TUNTAS 2029" yang berfokus pada kesejahteraan.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Paser mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik di berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini melibatkan pengelolaan anggaran daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Paser untuk tahun 2026 berfokus pada "Penguatan Pelayanan Publik dalam Rangka Penyiapan Landasan Transformasi sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur." Intervensinya meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi, serta penguatan ekonomi berbasis kewilayahan termasuk dukungan UMKM, di samping program pendidikan dan kesehatan.
Meskipun berfokus pada daerah, Pemerintah Kabupaten Paser berkontribusi pada isu nasional melalui pencapaian target pembangunan. Penguatan ekonomi agrikultur mendukung ketahanan pangan nasional, sementara peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan turut menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional. Pembangunan infrastruktur di daerah juga mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Paser untuk berbagai layanan esensial, seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, pelayanan kesehatan di fasilitas daerah, dan pelayanan pendidikan. Selain itu, warga juga dapat mengurus pajak daerah, retribusi, serta berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Paser adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan yang merata, dan pelayanan publik yang prima. Dengan fokus pada kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah ini berperan sentral dalam memajukan Kabupaten Paser dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah Rp3.397.718.761.290,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.920.789.000.000,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh milyar tujuhratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli; b. Pendapatan transfer; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pase pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Tujuan, Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Pengelolaan, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini yaitu menyatakan bahwa Peraturan Daerah No.10 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Pasal yang mengalami perubahan diantaranya Pasal 1, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, Pasal 26 ayat (4), Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Staf Ahli.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2018
Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko Swalayan adalah bangunan gedung dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermaket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. keamanan berusaha; c. kemandirian; d. kemitraan; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kemanfaatan; g. berwawasan Iingkungan; dan h. persaingan usaha yang sehat. Setiap kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki izin usaha. Izin usahanya meliputi: a. IUPPT untuk Pasar Rakyat; b. IUPP untuk pertokoan, Mall, Plaza dan pusat perdagangan; atau c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan perkulakan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2018
Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Pekebun Kelapa Sawit yang disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Tata niaga dan pembatasan Angkutan buah sawit diselenggarakan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. manfaat; d. kebersamaan; e. keterbukaan; dan f. efesiensi-berkeadilan. Kemitraan Usaha Perkebunan kelapa sawit wajib dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan di antara para pihak.