Ketentuan Umum; Program TJSL; Penyelenggaraan TJSL; Penghargaan TJSL; Kelembagaan; Sistem Informasi; Pembiayaan TJSL; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Penutup.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Paser. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. Bupati adalah Bupati Paser. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Paser. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya 3. 4. 5. masyarakat setempat. 4 10. 11. 12. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan aktifitas dibidang pertambangan, industri, barang dan jasa atau usaha lainnya di daerah dan bertujuan memperoleh keuntungan baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan. Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang beroperasi di daerah yang dalam peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan Program TJSL dengan melaksanakan secara mandiri, bekerja sama dengan Pelaksana TJSL Lainnya, bekerjasama dengan lembaga/kelompok masyarakat/pihak ketiga dalam melaksanakan Program TJSL nya, maupun bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL adalah Tim beranggotakan perangkat daerah terkait yang bertugas untuk memfasilitasi Forum TJSL serta menjaga keselarasan dan sinergitas program prioritas pembangunan daerah dengan program TJSL yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL Penerima Manfaat adalah masyarakat penerima program tanggungjawab sosial yang dinilai layak dan berkewajiban melaksanakan program TJSL penuh kesadaran dan tanggung jawab serta memberikan laporan pelaksanaan program TJLS di lapangan kepada Perusahaan Pelaksana TJSL dan Forum TJSL. 6. 7. 8. 9. 5
Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSL Perusahaan beserta pihak- pihak yang menjadi pelaksananya: terpenuhinya penyelenggaraan TJSL yang berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir: terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dalam bentuk penghargaan: terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan sosial masyarakat: mewujudkan kesepakatan program TJSL yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah: dan mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui interaksi yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat. b. e. £
Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas : m9? 29» p kepastian hukum: kemanfaatan umum: kebersamaan: keterbukaan, kepelaksanaan: keseimbangan: 6 -s.
TJSL diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip: transparansi: akuntabilitas: profesional: »? 29 9 » keserasian keterpaduan, keadilan: kesepakatan: berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. kreatif dan inovatif: terukur: dan program perbaikan berkelanjutan.
BAB II
Program Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
Program Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi bidang :
Program Pembinaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
Program pelestarian lingkungan hidup dan Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dapat berupa : a. p An c pengadaan air bersih dan/atau sanitasi lingkungan, penghijauan: kampanye peduli lingkungan: pengelolaan sampah dan/atau limbah: penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan, d. e. £ & h. 1. 9
Program Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dapat berupa jalan, jembatan, irigasi sarana fisik lainnya dalam rangka menunjang pengembangan dan pemberdayaan Sosial Budaya, ekonomi serta lingkungan.
Membuka PDF…