DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan. Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
3.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 3
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
12.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
13.Penyaringan adalah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
14.Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.
15.Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara RI yang mengajukan lamaran menjadi calon Perangkat Desa.
16.Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.
(2)Pengisian jabatan Perangkat Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.
(3)Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengisi jabatan Perangkat Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
(4)Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perempuan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus bakal calon Perangkat Desa dan lulus seleksi.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
(2)Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.pendaftaran dan penelitian administrasi; dan
2. b.ujian seleksi kompetensi. 4

Pasal 4

(1)Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
(2)Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan pengisian bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(4)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
(5)Penentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
(6)Tim Seleksi mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan;
2. b.menetapkan jadual pelaksanaan pencalonan;
3. c.mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian formasi jabatan Perangkat Desa;
4. d.melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
5. e.menerima berkas administrasi pendaftaran bakal calon;
6. f.meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
7. g.membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
8. h.menerima dan meneliti keberatan masyarakat terhadap bakal calon;
9. i.melaksanakan tahapan seleksi calon Perangkat Desa;
10. j.membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
11. k.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa; dan
12. l.membuat/menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa. 5
(7)Dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dapat meminta bantuan kepada unsur Pemerintah Daerah.
(8)Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan wajib dikonsultasikan kepada Camat.
(9)Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi dapat mengunakan cap/stempel sendiri.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
(2)Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Dalam hal anggota Tim Seleksi mengundurkan diri atau disebabkan dengan alasan tertentu yang menyebabkan berhalangan tetap, Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Dalam hal anggota Tim Seleksi ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
(5)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim Seleksi, unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.
(6)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada anggota Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) Hari setelah tanggal penetapan.

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 6
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
2. b.khusus calon Kepala Dusun yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang menjadi wilayah kerjanya;
3. c.anggota Badan Permusyawatan Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawatan Desa setelah ditetapkan menjadi perangkat desa; dan
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dan ditandatangani, selanjutnya dilampirkan pada saat pengajuan pendaftaran.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

a.Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
b.Surat keterangan tanda penduduk;
c.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
d.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
e.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
g.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
h.surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 9

(1)Tim Seleksi mengadakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
1. a.nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
2. b.persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
3. c.dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
4. d.tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
5. e.batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran. 7

Pasal 10

(1)Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.
(2)Dalam hal pendaftaran, apabila sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.
(3)Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1)Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
(2)Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
(4)Dalam hal menerima dan meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika belum lengkap Tim Seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar bakal Calon Perangkat Desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
(5)Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
(6)Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
(7)Sebelum menetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
(8)Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya.
(9)Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)kepada Kepala Desa sebagai laporan 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…