DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Paser

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.
5.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Kode Etik PPNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
10.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah untuk koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan peraturan daerah yang memuat sanksi pidana.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran undang- undang atau peraturan daerah;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
9. i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pejabat PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan.
(3)Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan untuk waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Selain memperoleh haknya sebagai pegawai negeri sipil, Pejabat PPNS diberikan tunjangan khusus beserta sarana dan prasarana dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pejabat PPNS berkewajiban:

a.melakukan penyidikan, terhadap laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinator pengawas Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan Tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan benda/barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing-masing.
1. 6.Ketentuan BAB IV dan Pasal 7 diubah, dan Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1)Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lainnya yang setara;
4. d.bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam sasaran kerja pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 7A

(1)Usulan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan:
1. a.fotokopi peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS yang diusulkan;
2. b.surat keterangan wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan;
3. c.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. d.fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. e.fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
6. f.fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) di bidang Penyidikan yang dilegalisir; dan
7. g.surat keterangan dokter yang menyatakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
(2)Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 7B

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a.diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b.atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.melanggar disiplin kepegawaian;
d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
e.tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.

Pasal 7C

(1)Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B diusulkan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
(2)Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir dan harus disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
(3)Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.
(4)Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.Petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
2. b.Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.
  1. 7.Pasal 8 dihapus.
  2. 8.Pasal 9 dihapus.
  3. 9.Pasal 10 dihapus.
  4. 10.Ketentuan BAB VI dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 11

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima Bupati.

11.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.
5.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Kode Etik PPNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
10.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah untuk koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan peraturan daerah yang memuat sanksi pidana.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran undang- undang atau peraturan daerah;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
9. i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pejabat PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan.
(3)Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan untuk waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Selain memperoleh haknya sebagai pegawai negeri sipil, Pejabat PPNS diberikan tunjangan khusus beserta sarana dan prasarana dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pejabat PPNS berkewajiban:

a.melakukan penyidikan, terhadap laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinator pengawas Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan Tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan benda/barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing-masing.
1. 6.Ketentuan BAB IV dan Pasal 7 diubah, dan Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1)Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lainnya yang setara;
4. d.bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam sasaran kerja pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 7A

(1)Usulan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan:
1. a.fotokopi peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS yang diusulkan;
2. b.surat keterangan wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan;
3. c.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. d.fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. e.fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
6. f.fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) di bidang Penyidikan yang dilegalisir; dan
7. g.surat keterangan dokter yang menyatakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
(2)Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 7B

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a.diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b.atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.melanggar disiplin kepegawaian;
d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
e.tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.

Pasal 7C

(1)Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B diusulkan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
(2)Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir dan harus disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
(3)Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.
(4)Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.Petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
2. b.Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.
  1. 7.Pasal 8 dihapus.
  2. 8.Pasal 9 dihapus.
  3. 9.Pasal 10 dihapus.
  4. 10.Ketentuan BAB VI dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 11

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima Bupati.

11.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: