DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, khususnya Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
4. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari 3 (tiga) Asisten;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. 4.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian; 3
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. 9.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
10. 10.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
11. 11.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
12. 12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
13. 13.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
14. 14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
15. 15.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. 16.Dihapus; 16a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan holtikultura; 16b. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; 4
18. 18.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
19. 19.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;dan 19a. Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, dan
20. 20.Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. 2.Ketentuan Pasal 10 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 13 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dihapus. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 3 Januari 2020 BUPATI PASER, ttd YUSRIANSYAH SYARKAWI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 3 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR: (110/14/2020) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser, ANDI AZIS PEMBINA NIP.19680816 199803 1 007 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER ttd ANDI AZIS NIP 19680816 199803 1 007 6 SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 14 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014