DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Paser

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penambahan dan Besaran Penyertaan Modal, Pengelolaan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 1 ayat (5) Peraturan Pemerintahan Nornor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penarnbahan Penyertaan Modal Pernerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Mengingat I . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATIPASER MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAE RAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Paser.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalirnantan Utara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimtara adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENAMBAHAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dalam bentuk modal investasi.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahunnya.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 125.565.000.000 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh limajuta rupiah), ditambah dengan penambahan Rp 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) sehingga jumlah penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Bank dalam bentuk modal investasi sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp.155.565.000.000, (seratus lima puluh lima milyar lima ratus enam puluh limajuta rupiah).

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank Kaltimtara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank Kaltimtara.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati menunjuk inspektorat Daerah. B AB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 1 1 Februari 2022 BUPATI PASER, ttd FAHMI FADLI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 1 1 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, Ttd KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINS! KALIMANTAN TIMUR: ( 6 4 . 0 1 / 1 1 / 1 / 1 / 2 0 2 2 ) Salinan sesuai dengan aslinya Kpala �a-gianrukum Setdakab Paser / '· 7 ·- ; ..... '.,. . .,.. r;/??"'>m · ,; A-ND! AZIS ' / I NJP W680816 199803 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang memberikan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk serta meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1. a.pendapatan asli Daerah 1 . Pajak daerah;
  1. 2.Retribusi daerah;
  2. 3.Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
  3. 4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. b.pendapatan transfer; dan/atau
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan perusahaan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4 1 ayat (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabilajumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…