DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang juga disebut Bank Kaltimtara adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara bertujuan untuk meperkuat struktur permodalan dan meningkatkan pendapatan asli Daerah. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara akan dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk modal investasi. Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank Kaltimtara. Dalam melakukan pengawasannya, Bupati menunjuk inspektorat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Mengingat

Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintahn Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimtara adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara bertujuan untuk meperkuat struktur permodalan dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENAMBAHAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 5

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk modal investasi.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi sampai dengan Tahun 2020.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank Kaltimtara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank Kaltimtara.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk inspektorat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 12 Desember 2018 BUPATI PASER, YUSRIANSYAH SYARKAWI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 12 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 10. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 79/10/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang memberikan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya dan usaha- usaha untuk memupuk serta meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah
1. 1.Pajak daerah;
2. 2.Retribusi daerah;
3. 3.Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
4. 4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b.pendapatan transfer; dan/atau
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan perusahaan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…