DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Perencanaan; 4. Jenis Reklame; 5. Penyelenggara Reklame; 6. Perizinan; 7. Materi Naskah Reklame; 8. Larangan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame; 11. Penataan, Pengawasan, dan Penertiban; 12. Pembiayaan; 13. Sanksi Administratif; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame: a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 3. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER Menetapkan dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Paser. Bupati adalah Bupati Paser. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau Badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang Reklame di wilayah Daerah. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara Penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu. Pemanfaatan Titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Prasana Kota adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Prasana adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan. Rencana Induk Reklame adalah dokumen perencanaan umum penataan Reklame. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diterbitkan Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dan diberikan kepada Penyelenggara Reklame yang menyatakan bahwa Reklame yang diselenggarakan sah/legal. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Simyandu adalah sistem pelayanan perizinan elektronik terintegrasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Paser. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 8. 9.

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan atas asas: kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum: dan pemberdayaan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan. a. b. d.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya,
b.mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi Reklame: Cc. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame: dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah bertugas:

a.melakukan pengaturan Penyelenggaraan Reklame:
b.melakukan Penataan,pengawasan, dan penertiban Reklame: dan Cc. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

a.menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah,
b.menetapkan lokasi dan Titik Reklame: Cc. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi Penyelenggaraan Reklame:
d.melaksanakan pengadaan sarana dan Prasana dibidang Reklame:
e.menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame, dan
f.memungut pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Untuk perencanaan Reklame, Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Induk Reklame.
(2)Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pendataan, pemetaan, rencana penataan dan penetapan Titik Reklame dengan memperhatikan aspek: norma dan etika: estetika kota: sosial budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan, kepastian hukum, kemanfaatan: rencana tata ruang, dan ii pendapatan.
(3)Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. a. b. d. e. f

Pasal 8

(1)Kawasan Reklame terdiri atas:
1. a.pola penyebaran Reklame, dan
2. b.Titik Reklame.
(2)Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana ayat
(1)huruf a didasarkan pada perwilayahan terdiri dari kawasan:
1. a.peruntukan Reklame:
2. b.Reklame terbatas: dan Cc. tanpa Reklame.
(3)Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan:
1. a.peruntukan lahan sesuai rencana tata ruang,
2. b.fungsi bangunan: Cc. zonajalan,
3. d.simpangan jalan, atau
4. e.status tanah.
(4)Kawasan peruntukan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Kawasan yang terbuka bagi pemasangan Reklame.
(5)Kawasan Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kawasan yang
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)diperkenankan untuk pemasangan Reklame dengan mempertimbangkan peletakan Reklame dan standar Reklame Kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan dikecualikan Reklame untuk informasi kepentingan pemerintah: tempat pendidikan, tempat ibadah, perlintasan tidak sebidang: dan sepanjang ruas jalan kota khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak:
2. a.pada sarana dan Prasana Kota: dan
3. b.di luar sarana dan Prasana Kota. Pola penyebaran perletakan Reklame dan perletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Reklame. b. d. e.

Pasal 9

Setiap pengelolaan Titik Reklame pada sarana dan Prasana Kota sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a dikenakan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Besaran retribusi Reklame diatur sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 10

Pemanfaatan Titik Reklame di luar sarana dan Prasana Kota didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b sesuai dengan keberadaan bangunan. Jangka waktu Pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang. Diluar sarana dan Prasana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanah dan/atau bangunan milik perorangan atau Badan di wilayah Daerah. Di luar sarana dan Prasana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Titik Reklame dapat diselenggarakan di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan gedung.

(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)Titik Reklame yang diselenggarakan di halaman dilakukan dengan ketentuan:
1. a.penyajian Reklame hanya semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi, nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenal usaha atau nama gedung yang beraktifitas di dalamnya,
2. b.ukuran luas per bidang Reklame paling luas 64m2 (enam puluh empat meter persegi) dengan paling banyak 4 (empat) bidang Reklame, dan Cc. ketinggian Reklame paling tinggi 15 m (limabelas meter). Titik Reklame yang diselenggarakan pada dinding bangunan diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung dengan ketentuan:
3. a.ukuran bidang Reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan, dan
4. b.tidak mengganggu fungsi bukaan melebihi bangunan (pintu dan/atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis Reklame transparan. Titik Reklame yang diselenggarakan di atas bangunan dengan ketentuan:
5. a.ukuran bidang Reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan, b. Ketinggian Reklame yang diselenggarakan diatas bangunan mengikuti ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Paser, dan C. Reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan atau tulisan.

Pasal 11

Setiap Reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang Bangun Bangunan Reklame yang beridentitaskan budaya Daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi. Rancang Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rancangan bangunan Reklame yang terdiri atas seluruh bidang Reklame berikut komponen struktur yang menyangganya. Rancang Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Standar Nasional Indonesia tentang beban minimum untuk perancangan bangunan dan struktur lain. Rancang Bangun Bangunan Reklame secara detail menjadi satu kesatuan bagian usulan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)-.8-

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…