DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kerangka RPJP Daerah; 3. RPJP Daerah Sebagai Dasar Pembangunan Daerah; 4. RPJPD Daerah Sebagai Pedoman Pembangunan Daerah; 5. Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2045, 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421: 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781), Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), 4. 5. 6. 7. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER Menetapkan dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11.

(1)
(2)Daerah adalah Kabupaten Paser. Bupati adalah Bupati Paser. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Paser untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJMN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 4. 5. 6. 7. 1 8.

BAB II

KERANGKA RPJP DAERAH

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah dituangkan dalam:

a.RPJP Daerah:
b.RPJM Daerah: dan Cc. RKP Daerah. Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
a.Renstra Perangkat Daerah, dan
b.Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah. Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

RPJP Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BABI : Pendahuluan,
b.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah:
c.BABIII : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah,
d.BABIV : Visi dan Misi Daerah:
e.BABV : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah: dan fl BAB VI : Penutup. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Visi RPJP Daerah adalah Paser MULIA 2045: Bumi Daya Taka Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur yang Maju, Adil dan Berkelanjutan. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:

a.peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita,
b.pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, C. peningkatan daya saing dan inovasi daerah,
d.peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan
e.penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045, sebagai berikut:
a.mewujudkan tranformasi sosial untuk sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing,
b.mewujudkan transformasi ekonomi yang unggul dan berbasis sumber daya lokal:
c.mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang inovatif,
d.memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro Daerah yang unggul,
e.memantapkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan ekologi yang berkelanjutan,
f.mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan:
g.mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta berkelanjutan, dan
h.mewujudkan kesinambungan pembangunan yang berkeadilan. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah kebijakan, dengan 54 (lima puluh empat) indikator utama pembangunan.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)

BAB III

RPJP DAERAH SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

RPJP Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:

a.RPJM Daerah I Tahun 2025-2029,
b.RPJM Daerah II Tahun 2030-2034:
c.RPJM Daerah III Tahun 2035-2039, dan
d.RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah. RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka Panjang, Kepala Daerah terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB IV

RPJPD DAERAH SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

(2)RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. (3 RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

(1)Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
1. a.pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah, dan
2. b.pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah. IP

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…