DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.256.065.924.000,00 b. Belanja Daerah sebesar Rp 2.393.565.924.000,00 Surplus/(Defisit) sebesar Rp (137.500.000.000,00) c. Pembiayaan Daerah netto sebesar Rp 137.500.000.000,00 terdiri dari Penerimaan Rp 150.000.000.000,00 dan Pengeluaran Rp 12.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp 2.256.065.924.000,00
b.Belanja Daerah Rp 2.393.565.924.000,00 (-) Surplus/(Defisit) Rp (137.500.000.000,00)
c.Pembiayaan Daerah;
1. 1.Penerimaan Rp 150.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp 12.500.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 137.500.000.000,00 Rp 137.500.000.000,00 (+) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 123.352.658.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.413.546.494.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 719.166.772.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp30.000.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 8.674.500.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaaan yang dipisahkan sejumlah Rp 6.500.000.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp78.178.158.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 807.730.028.000,00
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp 410.681.304.000,00
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp 195.135.162.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 37.418.469.000,00
2. b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 232.522.760.000,00
3. c.Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 122.624.619.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 326.600.924.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 995.747.236.513,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp1.397.818.687.487,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 672.840.956.786,00
2. b.Belanja hibah sejumlah Rp. 44.797.100.000.00
3. c.Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.475.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 3.867.450.000,00
5. e.Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 263.766.729.727,00
6. f.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 154.186.949.792,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 542.370.840.768,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 701.260.896.927,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 150.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 12.500.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 150.000.000.000,00
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp . 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 12.500.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp . 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari;

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatantahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 26 Desember 2018 BUPATI PASER, YUSRIANSYAH SYARKAWI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 26 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 12. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser, ANDI AZIS PEMBINA NIP. 19680816 199803 1 007 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR : 98/12/2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 12 TAHUN 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2020