DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

SKD bertujuan untuk: memberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan; menata kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat; merespon harapan dan mengantsisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan Kesehatan sesuai dengan hak asasi manusia; memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang adil, bermutu, aman, terjangkau dan berkesinambungan; dan memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi pelayanan Kesehatan dan pihak yang dilayani. Upaya Kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan menyeluruh dalam bentuk pengelolaan UKP dan UKM serta sistem rujukan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai status derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
c.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Paser memiliki kewenangan pengelolaan upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah yang berpedoman pada sistem kesehatan nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat N;omor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5.Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait kesehatan di Daerah.
6.Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah tatanan yang menghimpun dan mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan Daerah yang berpedoman pada Sistem Kesehatan Nasional.
7.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8.Upaya Kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh swasta, masyarakat dan pemerintah, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
10.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
11.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tinginya.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
14.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
16.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obatyang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
17.Manajemen dan Informasi Kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya adminitrasi kesehatan yang di topang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hokum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
18.Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
19.Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
21.Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.

Pasal 2

Asas SKD meliputi:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.keadilan;
f.gender dan nondiskriminatif; dan
g.kearifan lokal.

Pasal 3

SKD dimaksudkan sebagai pedoman dan memberikan arah dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta.

Pasal 4

SKD bertujuan untuk:

a.memberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan;
b.menata kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;
c.merespon harapan dan mengantsisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan Kesehatan sesuai dengan hak asasi manusia;
d.memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang adil, bermutu, aman, terjangkau dan berkesinambungan; dan
e.memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi pelayanan Kesehatan dan pihak yang dilayani.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Upaya Kesehatan;
b.Sumber Daya Manusia Kesehatan;
c.Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman;
d.Manajemen dan Informasi Kesehatan;
e.Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat; dan
f.Pembiayaan Kesehatan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam hal penyelenggaraan SKD, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.pengelolaan UKP dan rujukan tingkat Daerah;
b.pengelolaan UKM dan rujukan tingkat Daerah;
c.penerbitan izin rumah sakit kelas c dan d dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah;
d.penerbitan izin praktik dan izin kerja Tenaga Kesehatan;
e.perencanaan dan pengembangan sdm kesehatan untuk UKM dan UKP;
f.penerbitan izin apotek, toko obat, toko Alat Kesehatan dan optikal;
g.penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
h.penerbitan sertifikat produksi Alat Kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
i.penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
j.pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga;
k.pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan;
l.penerbitan izin laboratorium Kesehatan; dan
m.penerbitan izin unit transfusi darah.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN

Pasal 7

Upaya Kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan menyeluruh dalam bentuk pengelolaan UKP dan UKM serta sistem rujukan.

Pasal 8

UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup:

a.Kesehatan ibu, bayi, balita, anak, remaja dan Keluarga Berencana;
b.perbaikan gizi masyarakat;
c.pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
d.pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa;
e.penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
f.promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
g.perawatan Kesehatan masyarakat;
h.Kesehatan sekolah;
i.Kesehatan kerja;
j.Kesehatan usia lanjut;
k.pelayanan Kesehatan pada bencana;
l.Kesehatan gigi dan mulut;
m.penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
n.pembinaan Kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
o.pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat;
p.pelayanan surveilan dan imunisasi dan Kesehatan haji;
q.narkotika dan pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan/minuman;
r.pelayanan Kesehatan rujukan; dan
s.pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya.

Pasal 9

(1)UKM terdiri atas:
1. a.UKM tingkat pertama; dan,
2. b.UKM tingkat kedua.
(2)UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten sesuai jenis Upaya Kesehatan yang dilaksanakan ditingkat desa dan kecamatan.
(3)UKM tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat kedua yang dilaksanakan Tenaga Kesehatan yang berkompeten sesuai jenis Upaya Kesehatan yang dilaksanakan ditingkat kabupaten.

Pasal 10

(1)Sarana pelaksana UKM tingkat pertama di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa Pos UKM Desa.
(2)Lembaga UKM tingkat pertama di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelayanan Pemerintahan Desa.
(3)Tugas UKM tingkat pertama di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan UKM tingkat pertama di wilayah desa; dan
2. b.melaksanakan surveilans, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang.
(4)Perizinan UKM tingkat pertama di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkankan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan.
(5)Tenaga Kesehatan UKM tingkat pertama di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.dokter;
2. b.perawat;
3. c.perawat gigi;
4. d.bidan; dan,
5. e.Tenaga Kesehatan masyarakat, meliputi:
  1. 1.epidemiologi Kesehatan;
  2. 2.tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku;
  3. 3.pembimbing Kesehatan kerja;
  4. 4.tenaga administrasi dan kebijakan Kesehatan;
  5. 5.Tenaga Kesehatan reproduksi dan keluarga; dan
  6. 6.tenaga biostatistik dan kependudukan.
6. f.Tenaga Kesehatan lingkungan (sanitarian); dan
7. g.tenaga gizi (nutrisionis).
(6)Hubungan Kerja UKM tingkat pertama di tingkat Desa yaitu:
1. a.pembinaan dan supervisi teknis Pos UKM tingkat pertama di tingkat desa dilakukan oleh puskesmas;
2. b.kinerja Pos UKM tingkat pertama di tingkat desa merupakan bagian dari kinerja Jaringan UKM Desa se- kecamatan; dan
3. c.koordinator jaringan UKM tingkat pertama se-kecamatan yaitu Puskesmas.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…