DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 247

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Produk Hukum Daerah; 4. Perencanaan; 5. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; 6. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; 7. Pembahasan Produk Hukum Daerah; 8. Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; 9. Evaluasi Rancangan Perda; 10. Noreg; 11. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; 12. Klarifikasi Perda; 13. Pembatalan Peraturan Bupati dan Pembatalan Peraturan DPRD; 14. Penyebarluasan; 15. Partisipasi Masyarakat; 16. Ketentuan Lain-lain; 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, a. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 4. 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER Menetapkan dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: PON Daerah adalah Kabupaten Paser. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Bupati adalah Bupati Paser. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Paser. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal khusus. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda 6. 7. 8. 9. 5 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum Daerah. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan Wakil Bupati. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hari adalah hari kerja. 3

BAB II

Pasal...

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk hukum Daerah berbentuk:

a.peraturan, dan
b.penetapan.

Pasal 4

(1)Produk hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.Perda,
2. b.Peraturan Bupati, dan
3. c.Peraturan DPRD.
(2)Produk hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.keputusan Bupati,
2. b.keputusan DPRD,
3. c.keputusan Pimpinan DPRD, dan
4. d.keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB IV

DAFTAR PU EH ie ATAU RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOP SURAT ANTAR PENDAHULUAN

Pasal 5

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

a.penyusunan Propemperda,
b.perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan Cc. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Pasal 6

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD.
(2)Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)1
(3)(4 (S)
(6)
(7)tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
2. b.rencana pembangunan Daerah, C. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan
3. d.aspirasi masyarakat Daerah. Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25” (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
4. a.judul rancangan Perda,
5. b.materi yang diatur, dan Cc. keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
6. a.latar belakang dan tujuan penyusunan,
7. b.sasaran yang ingin diwujudkan, C. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, dan
8. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 7

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a.instansi vertikal dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan, dan/atau

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
1. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan, 2) materi muatan, atau 3) kebutuhan.

Pasal 8

Perangkat Daerah mengajukan usulan judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda kepada Bagian Hukum. Usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan. Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:

a.penilaian terhadap berkas yang dilampirkan,
b.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
c.menyinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan,
d.menyinergikan dengan prioritas pembangunan Daerah, dan
e.menyinergikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 9

Hasil identifikasi kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dimuat dalam bentuk matriks Propemperda. Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 11

Pimpinan DPRD memerintahkan Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi untuk mengajukan usulan judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. Judul rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bapemperda.

(4)
(1)
(2)Usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Naskah Akademik atau penjelasan /keterangan.

Isi peraturan

Teks247PDFHirarki

Memuat teks peraturan…