DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2019

Nomor: 28
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Balai Benih Udang, Tata Kerja, Kepegawaian, Jabatan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Paser. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6.Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Paser.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Perikanan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Udang Kelas A.

BAB III

UPTD BALAI BENIH UDANG

Pasal 3

UPTD Balai Benih Udang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Pasal 4

UPTD Balai Benih Udang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan budidaya benih udang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Udang menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Balai Benih Udang;
b.pelaksanaan pengembangan dan perbanyakan benih udang;
c.pelaksanaan pengadaan benih udang
d.pelaksanaan pengawasan benih udang;
e.pelaksanaan pelatihan dan pemagangan petani tambak;
f.pelaksanaan urusan ketatausahaan;
g.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Udang terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(3)Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
(5)Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Udang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala .
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
(2)Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.
(3)Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
(4)Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.
(5)Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
(6)Kepala wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(7)Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(8)Setiap Kepala wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penempatan pegawai pada perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 10

(1)Kepala UPTD Balai Benih Udang merupakan jabatan struktural eselon IVa.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Udang merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…