DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa. Pendirian BUM Desa bertujuan untuk: meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun seluruh usaha perekonomian masyarakat agar memberikan hasil yang optimal;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa dilakukan berdasarkan asas:

a.subsidiaritas;
b.kekeluargaan;
c.musyawarah;
d.kegotong-royongan;
e.partisipasi; dan
f.pemberdayaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pendirian BUM Desa;
b.Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; dan
c.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 6

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(2)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.Potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.Sumber daya alam Desa;
4. d.Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
(3)Pendirian BUM Desa berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1)Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.bentuk organisasi;
2. b.kepengurusan;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.permodalan;
5. e.bagi hasil usaha;
6. f.keuntungan dan kepailitan;
7. g.kerjasama dengan pihak ketiga;
8. h.mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
9. i.pembinaan dan pengawasan.
(2)Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan Pendirian BUM Desa yang dilakukan melalui pengidentifikasian potensi usaha oleh Kepala Desa dan hasilnya dijadikan salah satu bahan rembuk Desa/Musyawarah Desa;
2. b.Musyawarah Desa dilaksanakan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai:
  1. 1.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  2. 2.organisasi pengelola BUM Desa;
  3. 3.modal usaha BUM Desa; dan
  4. 4.anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa.
(3)Anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 paling sedikit memuat:
1. a.nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan;
2. b.modal;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu;
5. e.organisasi pengelola;
6. f.tata cara pembagian keuntungan;
7. g.hak dan kewajiban;
8. h.masa bakti;
9. i.tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
10. j.penetapan jenis usaha;
11. k.mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
12. l.kepailitan.

Pasal 8

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.Organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.Modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

(1)Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja-sama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota BPD;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.Lembaga Desa lainnya; dan
5. e.Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa

Pasal 10

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…