DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, perihal: a. Keanggotaan; b. Kelembagaan BPD; c. Fungsi dan Tugas BPD; d. Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD; e. Peraturan Tata Tertib BPD; f. Pembinaan dan Pengawasan; dan g. Pendanaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang- undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
3.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Paser.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peratuuran Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD adalah :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa;

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Keanggotaan;
b.Kelembagaan BPD;
c.Fungsi dan Tugas BPD;
d.Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD;
e.Peraturan Tata Tertib BPD;
f.Pembinaan dan Pengawasan; dan
g.Pendanaan;

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
e.bukan sebagai Perangkat Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
i.penduduk Desa yang bersangkutan; dan
j.tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan.
(3)Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah RT (Rukun Tetangga) yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah adalah sejumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang untuk keterwakilan perempuan di tingkat desa.
(5)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(6)Dalam hal jumlah RT sama dengan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka dapat ditetapkan 1 (satu) RT diwakili oleh 1 orang anggota BPD.
(7)Dalam hal jumlah RT lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka beberapa RT dapat digabungkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk menjadi 1 (satu) wilayah pemilihan yang dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD .
(8)Dalam hal jumlah RT lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka 1 (satu) RT dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD.
(9)Penetapan wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD pada setiap wilayah pemilihan dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
1. a.Lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
2. b.Tokoh perempuan desa.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (Sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur wakil perempuan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
2. b.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur wakil perempuan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
3. c.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur wakil perempuan sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
(3)Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan yang telah di tetapkan.
(4)Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
2. b.mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD.
3. c.membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
4. d.menetapkan jadwal proses pengisian BPD;
5. e.mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
6. f.melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
7. g.mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8. h.memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan
9. i.membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 tahun 2007