DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara, khususnya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk modal investasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanah Grogot perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 62), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimtara adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu badan usaha milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk modal investasi.

4.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara menjadi Rp. 125.565.000.000 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 15 April 2021 BUPATI PASER, ttd FAHMI FADLI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 15 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.01/II/03/3/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER, ttd ANDI AZIS PEMBINA NIP. 19680816 199803 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang memberikan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu perlu upaya- upaya dan usaha-usaha untuk memupuk serta meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah
1. 1.Pajak daerah;
2. 2.Retribusi daerah;
3. 3.Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
4. 4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b.pendapatan transfer; dan/atau
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan perusahaan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 5

Cukup Jelas. Angka 4

Pasal 5A

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 118.065.000.000,- (seratus delapan belas milyar enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan penyertaan modal ditahun 2021 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 125.565.000.000 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah). Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 74.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…