DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud, dan Tujuan; 3. Kewenangan Pemerintah Daerah; 4. Penataan PKL; 5. Pemberdayaan PKL; 6. Perizinan PKL; 7. Hak, Kewajiban, dan Larangan; 8. Sanksi Administrasi; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Penghargaan; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Pendanaan; 13. Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan2. Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): . Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang4. Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 20125. tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER Menetapkan dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Paser
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. 11. 12. 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkopukm adalah PD yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah PD yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau Swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. Lokasi Permanen adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut. Lokasi Sementara adalah lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam yang telah ditentukan. Lokasi Larangan adalah kawasan dan/atau ruang, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasarkan asas: |

a.kesamaan,
b.pengayoman, Cc. kemanusiaan,
d.keadilan,
e.kesejahteraan,
f.ketertiban dan kepastian hukum, dan
g.keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk: a. b.

(1)
(2)
(3)
(1)memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, berdaya saing dan mandiri, dan mewujudkan tata kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.menyusun kebijakan penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL,
b.melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, dan
c.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL. Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penataan dan pemberdayaan PKL. Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan struktur tim penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENATAAN PKL

Pasal 6

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Bupati dalam melakukan Penataan PKL dilakukan dengan cara: - pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan Lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL, dan peremajaan Lokasi PKL.pap Yg »

Pasal 7

Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Disperindagkopukm bersama Camat dan Lurah. Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: identitas PKL, Lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha: dan . modal usaha. Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan, pemberian Perizinan Berusaha, pembinaan dan Pemberdayaan PKL. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. a. b. d. e.

Pasal 8

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a.nama,
b.alamat:
c.Nomor Induk Kependudukan,
d.umur, dan
e.jenis kelamin.

Pasal 9

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:b

a.Lokasi PKL sesuai peruntukannya, dan
b.Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 10

(l) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.Lokasi PKL yang bersifat permanen, dan
b.Lokasi PKL yang bersifat sementara.

(2)Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL. a

Pasal 11

(l) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

(2)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(3)Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…