DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Fasilitas P4GN-PN; 3. Penanganan; 4. Kerjasama; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Penghargaan; 7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Pendanaan; 10. Sanksi; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 2. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Paser.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Badan Narkotika Kabupaten Paser selanjutnya disebut BNK Paser adalah badan yang melaksanakan tugas, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah yang anggaran dan pelaksanaan kegiatannya masih tergabung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang tentang Narkotika. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN-PN. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam P4GN-PN di Daerah. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab dan bertujuan meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 8. 9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

(1)
(2)Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial. Advokasi Sosial adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN-PN:
b.mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah,
c.melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN-PN di Daerah,
e.memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dan f. mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi P4GN-PN dilaksanakan, berasaskan: ba PP AN Dp

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)keadilan: pengayoman: kemanusiaan, ketertiban: perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah: dan kepastian hukum. BABII FASILITASI P4GN-PN

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah. Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN- PN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN-PN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di kecamatan dilaksanakan oleh camat. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 5

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk tim terpadu P4GN-PN di Daerah dan Kecamatan.

Pasal 6

Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN-PN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.Bupati selaku ketua:
b.Sekretaris Daerah selaku wakil ketua:
c.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik selaku sekretaris/ ketua pelaksana harian:
d.anggota terdiri atas unsur: 1) Perangkat Daerah terkait: 2) Kepolisian di Daerah: dan 3) Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a.menyusun rencana aksi Daerah P4GN-PN di Daerah.
b.mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendali kan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah: dan Cc. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN- PN di Daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim terpadu di Daerah, dibentuk sekretariat tim terpadu yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik. Pembentukan tim terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN-PN di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.camat selaku ketua:
b.sekretaris camat selaku wakil ketua: Cc. anggota terdiri atas unsur: 1) kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, 2) Lurah: dan 3) Kepolisian di Kecamatan, dan 4 Tentara Nasional di Kecamatan. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a.menyusun rencana aksi Daerah P4GN-PN di Kecamatan.

(4)
(1)
(2)b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendali kan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Kecamatan: dan
1. c.Menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN- PN di Kecamatan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim terpadu di Daerah, dibentuk sekretariat tim terpadu yang berkedudukan di Kecamatan. Pembentukan tim terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN, Bupati dan camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan rencana aksi Daerah dalam rangka Fasilitasi P4GN-PN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN dibentuk satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satuan tugas relawan:

a.Perangkat Daerah/unit kerja /kelurahan,
b.satuan pendidikan: C. perguruan tinggi: dan
d.badan usaha. Satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a.melakukan koordinasi dengan tim terpadu P4GN- PN di Daerah atau kecamatan,
b.melakukan penyuluhan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing, C. menggerakkan setiap orang di wilayah masing- masing untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri maupun bersama dengan BNN Kabupaten: dan
d.mengisi kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada program Perangkat Daerah sesuai 1

(4)
(5)tugas dan fungsi yang melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dibekali dan dilatih oleh BNN Provinsi.

Pasal 10

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN-PN di Daerah, dilakukan melalui kegiatan: a. b.

(1)
(2)
(3)
(1)pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika: perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika: pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. d.

Pasal 11

Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah. Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang di bentuk dan disahkan oleh Kepala Daerah/Bupati sesuai fungsinya dalam Fasilitasi P4GN-PN di Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BNNK Paser dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…