Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Paser.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Badan Narkotika Kabupaten Paser selanjutnya disebut BNK Paser adalah badan yang melaksanakan tugas, 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah yang anggaran dan pelaksanaan kegiatannya masih tergabung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang tentang Narkotika. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN-PN. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam P4GN-PN di Daerah. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab dan bertujuan meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 8. 9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. (1)
(2)Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial. Advokasi Sosial adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.