DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak MHA, Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Adat, Tata Cara Pengakuan Dan Perlindungan MHA, Panitia MHA, Pemberdayaan MHA, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Paser.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Paser yang memiliki karakteristik Khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
8.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
9.Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. 3
10.Hak Ulayat atau sebutan lain adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berada di dalam Wilayah Adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
11.Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat.
12.Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri MHA secara jelas dan terperinci.
13.Verifikasi dan Validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan sosial;
b.kesetaraan dan non-diskriminasi;
c.keberlanjutan lingkungan;
d.transparansi;
e.partisipasi;
f.kepentingan Umum;
g.manfaat; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengakuan dan perindungan MHA di Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan MHA di Daerah yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b.mengakui dan melindungi hak MHA di Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
c.memfasilitasi MHA di Daerah agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya; dan
d.memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah beserta segala haknya.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak MHA;
b.kewajiban MHA;
c.Lembaga Adat;
d.tata cara pengakuan dan perlindungan MHA;
e.pembentukan Panitia MHA;
f.pemberdayaan MHA;
g.peran serta masyarakat; dan
h.pembiayaan. 4

BAB III

HAK MHA

Pasal 5

(1)MHA di Daerah memiliki hak asal-usul sebagai berikut:
1. a.hak atas Wilayah Adat;
2. b.hak perorangan warga Masyarakat Adat di Daerah atas tanah dan sumber daya alam;
3. c.hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
4. d.hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
5. e.hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar penguasaan dan pemilikan secara turun-temurun.
(3)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)MHA di Daerah memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan negara adalah sebagai berikut:
1. a.hak atas pembangunan;
2. a.hak atas lingkungan hidup;
3. b.hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
4. c.hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
5. d.hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
6. e.hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk penentuan pengembangan, pemenuhan, pemulihan, dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

MHA di Daerah berkewajiban:

a.berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
b.melestarikan nilai budaya Indonesia;
c.melaksanakan toleransi antar MHA;
d.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA; 5
f.menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat; dan
g.menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

BAB V

LEMBAGA ADAT

Pasal 8

Lembaga Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA.

Pasal 9

Lembaga Adat atau sebutan lain mempunyai tugas sebagai berikut:

a.membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
b.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat;
c.melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
d.melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat;
e.menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
f.menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan MHA setempat; dan
g.membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi pada MHA.

BAB VI

TATA CARA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

Pasal 10

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui penetapan oleh Bupati.

Pasal 11

(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati unsur:
1. a.sejarah MHA;
2. b.letak dan batas Wilayah Adat;
3. c.Hukum Adat;
4. d.harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
5. e.kelembagaan/sistem pemerintahan adat. 6

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…