DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 ayat (5), Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26. Ketentuan yang disisipkan adalah Pasal 2A. Sedangkan ketentuan yang dihapus adalah sebagai berikut: Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 17.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, a. b. c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), 2

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 60), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER Menetapkan dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: PERATURAN DERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 60), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut: |

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Paser.
3.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 3 10. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermaket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal. Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. 4. 5. 7. 8. 9. 4 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia paling rendah 18 tahun yang dibuktikan dengan, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalan jarak sedang, kecepatan rata- rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bidang tertentu. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
2.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada rencana penataan ruang Daerah, meliputi: 5

a.Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, atau
b.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

(2)Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Setiap kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki izin usaha.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setiap Pelaku Usaha baik perorangan atau badan usaha untuk melakukan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach dan telah memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.
(2)Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
2. b.persetujuan lingkungan, dan Cc. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. 4. Ketentuan Pasal 9 dihapus. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 5. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 7.

Pasal 11

(1)Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 10.00 sampai dengan Pukul 22.00 WITA,
2. b.hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00-23.00 WITA.
(2)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya mulai pukul 10.00-23.00 WITA.
(3)Jam kerja untuk Toko Swalayan yang berbentuk Minimarket mulai pukul 08.00 - 23.00 WITA. 6
(4)
(5)Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berlokasi di jalan negara lintas daerah dapat mengajukan permohonan izin waktu operasional 24 (dua puluh empat) jam setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani urusan tata ruang. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, sebelum memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi tata ruang. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)

Pasal 12

Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 500 m (lima ratus meter). Jarak antar Toko Swalayan dengan Toko Swalayan lainnya paling dekat 300 m (tiga ratus meter). Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor dan jalan Lokal. Toko Swalayan yang berbentuk Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Hypermarket dan perkulakan berjarak paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri. Minimarket yang tidak berbentuk Waralaba yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/ perseorangan dapat didirikan dalam radius 100 m (seratus meter) dari minimarket lainnya. Toko Swalayan menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m? (enam puluh meter per segi). Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.

Pasal 16

Kemitraan dalam mengembangkan usaha kecil di Pusat Perbelanjaaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba. Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

d.kerjasama pemasaran,
b.penyediaan lokasi usaha, dan C. penyediaan pasokan. 7 10. 11.

(3)
(4)
(5)
(6)Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM lokal yang dikemas atau dikemas ulang (Repackaging) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang. Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam area Pusat Perbelanjaan kepada usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati. Penyediaan Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 17 dihapus. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

a.menjalin Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) berkewajiban menyiapkan 1 (satu) etalase untuk produk lokal UMKM yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia.
b.mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan, termasuk perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
c.meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen,
d.menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha,
e.memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha,
f.mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya,
g.mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan minuman beralkohol, obat- obatan terlarang serta barang terlarang lainnya,
h.menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk Minimarket, 8 12. 13.
i.memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah,
j.mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan, |
k.menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha, dan Il. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran,
2. b.peringatan tertulis, C. penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan/atau
3. d.pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(2)Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang beroperasi sebelum berlakunya peraturan ini maka ketentuan tentang jarak dan lokasi berdirinya tempat usaha tetap berlaku sebagaimana ketentuan peraturan sebelumnya. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 14 Agustus 2025 BUPATI PASER, ttd FAHMI FADLI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 14 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (640.01/28/4/2025) 22 . Salinan sesuai dengan aslinya NA "PALA 19680816 199803 1 0076 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN I. UMUM Pembangunan dan pertumbuhan sektor perekonomian di Daerah telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan Pusat Perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat Perbelanjaan dan maraknya Toko Swalayan, yang dalam perkembangannya ternyata masih ada lokasi yang belum sesuai, baik terkait jarak, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan belum secara signifikan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta Pasar Rakyat yang wajib menjadi perhatian. Hal ini bertujuan untuk melindungi keberadaan toko dan pasar rakyat serta meningkatkan sinergitas antara Pelaku Usaha agar bersaing secara sehat Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian Daerah terutama di Kabupaten Paser. Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama yang dikelola oleh sektor swasta. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta/ Pelaku Usaha, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, kesempatan kerja, pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta/ Pelaku Usaha dan masyarakat pada umumnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2A

Yang dimaksud dengan "rencana penataan ruang Daerah" adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program Pembangunan. Angka 3

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Angka 4

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…