DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Dan Wewenang, Perencanaan Dan Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi, Koordinasi Dan Kerjasama, Partisipasi Masyarakat Dan Swasta, Pembinaan Dan Penghargaan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

b.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Paser.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
15.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16.Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17.Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrument yang mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
18.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan kebijakan/program/proyek dari kegiatan pembangunan.
19.Term Of Reference yang selanjutnya disingkat TOR adalah gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yyang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang membuat latar belakang, penerima manfaat, starategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.
20.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu out put kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada out put kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing- masing.
22.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
g.meningkatkan peran dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak; dan
h.mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

BAB II

KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategis, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.melaksanakan Pendidikan / pelatihan PUG di Daerah;
b.merumuskan kebijakan strategis pelaksanaan PUG;
c.membentuk Focal Point PUG di Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, meliputi:

a.penetapan kebijakan daerah terhadap pelaksanaan PUG;
b.koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG skala daerah;
c.fasilitasi penguatan keseimbangan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga pemerintah skala daerah;
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala daerah;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala daerah;
f.pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pelaksanaan PUG skala daerah (analisis gender, PPRG dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi);
g.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala daerah; dan
h.fasilitasi penyediaan data terpilah dan penyusunan PPRG.

Pasal 6

Ruang lingkup PUG meliputi:

a.perencanaan dan pelaksanaan;
b.pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
c.kordinasi dan kerjasama
d.partisipasi masyarakat dan swasta;
e.pembinaan dan penghargaan;
f.sanksi; dan
g.pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Dalam hal pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
(2)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
(3)Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(4)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(5)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GAP, GBS dan TOR yang menjadi dasar Perangkat Daerah untuk melaksanakan ARG.

Pasal 8

(1)Bupati adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
(3)Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Bappeda sebagai Ketua Kelompok Kerja PUG di daerah.

Pasal 9

(1)Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
(2)Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat daerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG daerah.
(4)Pembentukan Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Kepala Desa;
3. c.menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.menyusun profil gender Daerah;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
10. j.menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
11. k.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing- masing Perangkat Daerah.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Pokja PUG daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsif gender.
(3)Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, memuat:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 11

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

a.mengoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
b.wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…