DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan bentuk perusahaan daerah Daya Prima Kab. Paser menjadi perusahaan umum daerah Prima Jaya Taka, meliputi: a. Pengadaan Umum; b. Konstruksi; c. Penyediaan jasa dalam arti luas; d. Pertambangan dalam arti luas; e. Pertanian dalam arti luas; f. Perkebunan dan kehutanan; g. Perdagangan dan industry; h. Perhubungan dalam arti luas; i. Pariwisata dalam arti luas; j. Reklamasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda Prima Jaya Taka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH DAYA PRIMA KABUPATEN PASER MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAEAH PRIMA JAYA TAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Paser.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Paser di Kabupaten Paser.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.APBD Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
8.Perusahaan Umum Daerah Prima Jaya Taka yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Prima Jaya Taka Kabupaten Paser.
9.Direksi adalah direktur Perumda Prima Jaya Taka.
10.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perumda Prima Jaya Taka.
11.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bussiness plan.
13.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
14.Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu Perumda atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perumda lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perumda yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perumda yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perumda yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
15.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perumda atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perumda baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perumda yang meleburkan diri dan status badan hukum Perumda yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perumda yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perumda tersebut.
17.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perumda yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh DPRD, Bupati, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
18.Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan- Perusahaan Daerah lainnya.
19.Tantiem adalah bagian keuntungan Perusahaan yang diberikan kepada karyawan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Perumda yaitu:

a.memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
b.menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi;
c.mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
d.turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yaitu:

a.menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat;
b.memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi daerah; dan
c.turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan Bentuk Perusda Daya Prima Kabupaten Paser menjadi Perumda Prima Jaya Taka.
(2)Perumda Prima Jaya Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang menjalankan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan pada Akta Pendirian.
(4)Dengan Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, karyawan, izin operasional dan izin lainnya, seluruh atribut visi dan misi Perusahaan Daerah Prima Jaya Taka Kabupaten Paser dibaca dan dimaknai atas nama Perumda Prima Jaya Taka.
(5)Dengan Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh perjanjian kerjasama usaha yang sedang berjalan beralih kepada Perumda Prima Jaya Taka.

Pasal 5

(1)Perumda merupakan perusahaan induk.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor pusat di Kabupaten Paser.
(3)Dalam rangka pengembangan usaha, Perumda dapat mendirikan Anak Perusahaan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar negeri.
(4)Pembentukan Anak Perusahaan Perwakilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III

IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Perumda Prima Jaya Taka didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan anggaran dasar.

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan usaha Perumda meliputi:

a.Pengadaan Umum;
b.Konstruksi;
c.Penyediaan jasa dalam arti luas;
d.Pertambangan dalam arti luas;
e.Pertanian dalam arti luas;
f.Perkebunan dan kehutanan;
g.Perdagangan dan industry;
h.Perhubungan dalam arti luas;
i.Pariwisata dalam arti luas;
j.Reklamasi.

BAB V

RENCANA BISNIS DAN RKAP

Pasal 8

(1)Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
(3)Rencana Bisnis dan/atau RKAP disusun oleh Direksi Perumda dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan PD pembina Perumda dan dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi Perumda terkait dengan rencana kerja strategis perusahaan.
(4)Rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar serta lain- lain kegiatan yang berisiko tinggi.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

(1)Kedudukan Perumda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kegiatan usaha dalam rangka mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Perumda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kegiatan usaha.
(3)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan usaha jasa pelayanan;
2. b.pelaksanaan kegiatan produksi sesuai dengan potensi dan jenis usaha;
3. c.pengembangan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
4. d.pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan;
5. e.pengelolaan aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada Pemerintah Daerah;
6. f.peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
7. g.pengembangan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL

Pasal 10

(1)Modal yang dimiliki oleh Perumda seluruhnya dimiliki Pemerintah Daerah.
(2)Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah berasal dari aset berupa tanah, bangunan, uang dan atau aset lainnya yang ditanam pada Perumda, setelah mendapat persetujuan DPRD.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Perumda diatur dalam Anggaran Dasar.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…