DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini. Bupati Paser menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953,Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 11);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp.1.533.488.349.143,54
b.Belanja Rp.1.696.531.927.619,63 Surplus/defisit Rp. (163.043.578.476,09)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 335.563.483.625,88 - Pengeluaran Rp. 7.935.000.000,00 Surplus/defisit Rp. 164.584.905.149,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.119.284.175.806,18 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.652.772.524.949,72
2. 2.Realisasi Rp.1.533.488.349.143,54 Selisih lebih/kurang Rp. 119.284.175.806,18
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.283.869.080.955,97 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja setelah Perubahan Rp.1.980.401.008.575,60
2. 2.Realisasi Rp.1.696.531.927.619,63 Selisih lebih/kurang Rp. 283.869.080.955,97
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.164.584.905.149,79 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(327.628.483.625,88)
2. 2.Realisasi Rp.(163.043.578.476,09) Selisih lebih/kurang Rp. (164.584.905.149,79)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaanpembiayaan setelah perubahan Rp.335.563.483.625,88
2. 2.Realisasi Rp.335.563.483.625,88 Selisih lebih/kurang Rp. 0,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.7.935.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp.7.935.000.000,00 Selisih lebih/kurang Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp.327.628.483.625,88
2. 2.Realisasi Rp.327.628.483.625,88 Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.335.563.483.625,88
b.Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp.335.563.483.625,88
c.Sub total Rp. 0,00
d.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp.164.584.905.149,79 Sub Total Rp.164.584.905.149,79 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.164.584.905.149,79

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp.6.081.559.370.202,18
b.Jumlah kewajiban Rp. 19.649.345.093,41
c.Jumlah ekuitas Rp.6.061.910.025.108,77

Pasal 6

Laporan operasional pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Kegiatan operasional merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan LO Rp.1.518.057.532.914,09
2. 2.Beban Rp.1.506.642.878.751,95
3. 3.Surplus/deficit dari Operasi Rp. 11.414.654.162,15
b.Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO dengan rincian sebagai berikut: 1.Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO Rp. 0,00 2.Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Rp. 3.097.366.279,71 3.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. (3.097.366.279,71)
c.Pos luar biasa selisih antara Pendapatan luar biasa- LO dengan Beban luar biasa dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan luar biasa LO Rp. 3.228.118.571,38
2. 2.Beban luar biasa Rp. 991.299.500,00
3. 3.Surplus/Defisit dari Pos luar biasa Rp. 2.236.819.071,38 Surplus/Defisit-LO Rp. 10.554.106.953,82

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

d.Saldo kas awal per 1 Januari 2017 Rp.335.563.483.625,87
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp.293.043.905.578,31
c.Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp.(456.113.993.645,85)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.( 7.935.000.000,00)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 381.720.601,72
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2017 Rp. 164.940.116.160,05

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas pada Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Ekuitas awal Rp.6.031.669.533.428,87
b.Surplus/Defisit-LO Rp. 10.554.106.953,82
c.Danpak komulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar : - Koreksi nilai persedian Rp. 0,00 - Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,00 - Koreksi ekuitas lainnya Rp. 19.686.384.726,09
d.Ekuitas Akhir Rp. 6.061.910.025.108,78

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945