DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Paser

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 9

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah berupa hasil produksi perikanan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan usaha peternakan.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
1. a.produksi perikanan;
2. b.tanaman pangan;
3. c.tanaman hortikultura;
4. d.tanaman perkebunan; dan
5. e.usaha peternakan.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan atas penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a.Produksi Perikanan: Jenis Produksi Ukuran/Volume Satuan Tarif Retribusi (Rp) 1 2 3 4 Benur Nener Es Balok PL.12-14 PL.15-24 PL-25 1-3 cm 1 ekor ekor ekor ekor balok 27,- 30,- 50,- 50,- 10.000,-
b.Tanaman Pangan, benih padi berdasarkan kualitas benih, varietas dan berat benih sebagai berikut :
1. 1.Kelas benih dasar (lebel putih) sebesar Rp. 10.000,-/ Kg.
2. 2.Kelas benih pokok (label ungu) sebesar Rp. 9.000,- /Kg.
3. 3.Kelas benih sebar (label biru) untuk badan usaha sebesar Rp. 7.000,- /Kg.
4. 4.Kelas benih sebar (Label biru) untuk petani sebesar Rp. 6.500,-/Kg
5. 5.Beras (bila benih kedaluarsa) harga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
6. 6.Kelas benih lokal (khusus Serathai Home) sebesar Rp 13.000,- /Kg.
7. 7.Kelas benih lokal (umum) sebesar Rp. 7.500,- /Kg.
c.Besaran Tarif bibit tanaman hortikultura per pohon:
1. 1.Tanaman Durian umur 6 bulan –12 bulan Rp. 25.000,-
2. 2.Tanaman Durian umur 13 bulan - 24 bulan Rp. 70.000,-
3. 3.Tanaman Lai umur 6 bulan – 12 bulan Rp. 27.500,-
4. 4.Tanaman Lai umur 13 bulan-24 bulan Rp. 85.000,-
5. 5.Tanaman Jeruk Rp. 15.000,-
6. 6.Tanaman Rambutan Rp. 27.500,-
d.Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kelas bibit, varietas/klon dan kesehatan bibit. 1) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan sawit per pohon berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut: a) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk petani Rp 25.000,- b) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk badan usaha Rp. 27. 500,- c) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan untuk petani Rp. 35.000,- d) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan badan usaha Rp. 40.000,- 2) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan karet berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut: a) Karet OMT Rp. 4.500,- / batang b) Karet payung I Rp. 8.500,- / pohon c) Karet payung II Rp. 9.500,- / pohon Untuk tarif usaha jasa perbenihan karet belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
e.Penjualan Usaha Ternak No. Jenis Penjualan Usaha Ternak Satuan Produksi Tarif (Rp) I. Penjualan Ternak Bibit (Ternak Besar)
1. 1.Sapi Bali - Jantan 12-18 bulan/ekor 6.000.000 – 10.000.000 - Betina
2. 2.Sapi Peranakan Ongole - Jantan - Batina
3. 3.Sapi brahman cross - Jantan - Bantina 10-18 bulan/ekor 12-18 bulan/ekor 10-18 bulan/ekor 12-18 bulan/ekor 10-18 bulan/ekor 5.000.000 – 9.000.000 7.000.000-10.000.000 6.000.000-10.000.000 8.000.000-10.000.000 7.000.000-10.000.000 II. Penjualan Ternak Bibit (Ternak Kecil)
4. 1.Kambing Peranakan Etawa - Jantan 12-18 bulan/ekor 2.500.000 – 4.000.000 - Betina 10-18 bulan/ekor 1.500.000 – 3.000.000 III. Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Besar)
5. 1.Sapi Bali - Jantan Berat Hidup 35.000 – 46.000/kg - Betina
6. 2.Sapi Peranakan Ongole - Jantan - Batina
7. 3.Sapi Brahman Cross - Jantan - Bantina Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup 35.000 – 46.000/kg 35.000 – 46.000/kg 35.000 – 46.000/kg 35.000 – 46.000/kg 35.000 – 46.000/kg IV. Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil) Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil)
8. 1.Kambing - Jantan Berat Hidup 40.000 – 65.000/kg - Betina Berat Hidup 40.000 – 65.000/kg V. Penjualan Bibit HMT
9. 1.Bibit Rumput Unggul Steck/Pols 250 – 350/fols Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 26 Oktober 2021 BUPATI PASER, ttd FAHMI FADLI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 26 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser H. ANDI AZIS, SH NIP 19680816 199803 1 007

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
1. a.produksi perikanan;
2. b.tanaman pangan;
3. c.tanaman hortikultura;
4. d.tanaman perkebunan; dan
5. e.usaha peternakan.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan atas penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a.Produksi Perikanan: Jenis Produksi Ukuran/Volume Satuan Tarif Retribusi (Rp) 1 2 3 4 Benur Nener Es Balok PL.12-14 PL.15-24 PL-25 1-3 cm 1 ekor ekor ekor ekor balok 27,- 30,- 50,- 50,- 10.000,-
b.Tanaman Pangan, benih padi berdasarkan kualitas benih, varietas dan berat benih sebagai berikut :
1. 1.Kelas benih dasar (lebel putih) sebesar Rp. 10.000,-/ Kg.
2. 2.Kelas benih pokok (label ungu) sebesar Rp. 9.000,- /Kg.
3. 3.Kelas benih sebar (label biru) untuk badan usaha sebesar Rp. 7.000,- /Kg.
4. 4.Kelas benih sebar (Label biru) untuk petani sebesar Rp. 6.500,-/Kg
5. 5.Beras (bila benih kedaluarsa) harga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
6. 6.Kelas benih lokal (khusus Serathai Home) sebesar Rp 13.000,- /Kg.
7. 7.Kelas benih lokal (umum) sebesar Rp. 7.500,- /Kg.
c.Besaran Tarif bibit tanaman hortikultura per pohon:
1. 1.Tanaman Durian umur 6 bulan –12 bulan Rp. 25.000,-
2. 2.Tanaman Durian umur 13 bulan - 24 bulan Rp. 70.000,-
3. 3.Tanaman Lai umur 6 bulan – 12 bulan Rp. 27.500,-
4. 4.Tanaman Lai umur 13 bulan-24 bulan Rp. 85.000,-
5. 5.Tanaman Jeruk Rp. 15.000,-
6. 6.Tanaman Rambutan Rp. 27.500,-
d.Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kelas bibit, varietas/klon dan kesehatan bibit. 1) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan sawit per pohon berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut: a) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk petani Rp 25.000,- b) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk badan usaha Rp. 27. 500,- c) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan untuk petani Rp. 35.000,- d) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan badan usaha Rp. 40.000,- 2) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan karet berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut: a) Karet OMT Rp. 4.500,- / batang b) Karet payung I Rp. 8.500,- / pohon c) Karet payung II Rp. 9.500,- / pohon Untuk tarif usaha jasa perbenihan karet belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
e.Penjualan Usaha Ternak No. Jenis Penjualan Usaha Ternak Satuan Produksi Tarif (Rp) I. Penjualan Ternak Bibit (Ternak Besar)
1. 1.Sapi Bali - Jantan 12-18 bulan/ekor 6.000.000 – 10.000.000 - Betina
2. 2.Sapi Peranakan Ongole - Jantan - Batina
3. 3.Sapi brahman cross - Jantan - Bantina 10-18 bulan/ekor 12-18 bulan/ekor 10-18 bulan/ekor 12-18 bulan/ekor 10-18 bulan/ekor 5.000.000 – 9.000.000 7.000.000-10.000.000 6.000.000-10.000.000 8.000.000-10.000.000 7.000.000-10.000.000 II. Penjualan Ternak Bibit (Ternak Kecil)
4. 1.Kambing Peranakan Etawa - Jantan 12-18 bulan/ekor 2.500.000 – 4.000.000 - Betina 10-18 bulan/ekor 1.500.000 – 3.000.000 III. Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Besar)
5. 1.Sapi Bali - Jantan Berat Hidup 35.000 – 46.000/kg - Betina
6. 2.Sapi Peranakan Ongole - Jantan - Batina
7. 3.Sapi Brahman Cross - Jantan - Bantina Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup Berat Hidup 35.000 – 46.000/kg 35.000 – 46.000/kg 35.000 – 46.000/kg 35.000 – 46.000/kg 35.000 – 46.000/kg IV. Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil) Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil)
8. 1.Kambing - Jantan Berat Hidup 40.000 – 65.000/kg - Betina Berat Hidup 40.000 – 65.000/kg V. Penjualan Bibit HMT
9. 1.Bibit Rumput Unggul Steck/Pols 250 – 350/fols Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 26 Oktober 2021 BUPATI PASER, ttd FAHMI FADLI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 26 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser H. ANDI AZIS, SH NIP 19680816 199803 1 007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013