DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kab. Paser, meliputi: a. Penambahan Penyertaan Modal sebagai pengembalian Deviden Laba Bersih; dan b. Penetapan atas status aset Penyertaan Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Bupati adalah Bupati Paser.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kandilo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

a.Penambahan Penyertaan Modal sebagai pengembalian Deviden Laba Bersih; dan
b.Penetapan atas status aset Penyertaan Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SEBAGAI PENGEMBALIAN DEVIDEN LABA BERSIH

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan investasi Pemerintah Daerah yang diperoleh dari deviden laba bersih Perumda Tirta Kandilo.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. 1.674.868.099 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dalam bentuk modal investasi.

BAB III

PENETAPAN ATAS STATUS ASET YANG BELUM DITETAPKAN

Pasal 5

(1)Aset Pemerintah Daerah baik berupa aset tetap maupun aset bergerak yang tercatat sebagai penyertaan modal Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, ditetapkan sebagai penyertaan modal.
(2)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 99.624.583.255 (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepenuhnya dikelola oleh PDAM Tirta Kandilo.
(2)Pelaksanaan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan pada Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(3)Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
(4)Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada pembangunan, peningkatan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Kandilo, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(5)Ketentuan mengenai anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Laporan pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal Daerah disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggung jawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 3 September 2020 BUPATI PASER, ttd YUSRIANSYAH SYARKAWI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 3 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd KATSUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR : 31/7/2020. SALINNAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER ttd ANDI AZIS NIP 19680816 199803 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER I. UMUM Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda. Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang menjadi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan pihak lain melalui Penyertaan Modal. Pelaksanaan atas penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…