DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman; Penggolongan Tempat Pemakaman; Pengelolaan, Penunjukan dan Penetapan; Pemakaman Penggalian, Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah; Perizinan; Persyaratan; Pemeliharaan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaranya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Perhitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Pembayaran Retribusi; Penagihan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pemberian Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi/Sanksi; Kadaluarsa Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan menggunakan potensi sumber-sumber penerimaan di Daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah yang otonom;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
18.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 30);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03); 4 Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang diberi wewenang dan bertanggungjawab bidang pemakaman.
5.Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
6.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
7.Jenazah adalah jasad orang telah meninggal dunia secara medis.
8.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
9.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
10.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena factor sejarah atau kebudayaan yang mempunyai arti khusus, yang diatur dengan ketentuan yang berlaku.
11.Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut jenazah atau kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perorangan atau badan hukum swasta.
12.Surat izin adalah surat izin penggunaan tanah makam, tanah makam tumpang dan penguburan jenazah/kerangka jenazah.
13.Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus. 5
14.Makam Tumpang adalah makam yang akan dipersiapkan untuk makam selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15.Kavling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19.Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
20.Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
22.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 6
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29.Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
30.Dokumen lain yang dipersamakan adalah

BAB II

PENGGOLONGAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

Penggolongan Tempat Pemakaman di Kabupaten Pasuruan terdiri dari :

a.Golongan A adalah Tempat Pemakaman Umum yang menggunakan bangunan non permanen; dan
b.Golongan B adalah Tempat Pemakaman Umum yang menggunakan bangunan permanen.

BAB III

PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

(1)Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.

Pasal 4

(1)Penunjukan dan Penetapan Lokasi Tanah untuk :
1. a.Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Tempat Pemakaman Bukan Umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk pemakaman yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan; 7
3. c.Tempat pemakaman sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pemerintah Daerah dapat menentukan tanah negara bebas atau tanah milik untuk dijadikan tanah pemakaman berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pemakaman wajib mendapat izin dari Bupati.
(4)Setiap orang dilarang memakamkan jenazah di sembarang tempat, di halaman rumah, tanah pribadi kecuali mendapat izin dari Bupati.
(5)Tata cara pengajuan dan perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengambil alih Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus/ditelantarkan oleh pengelolanya selama 10 (sepuluh) tahun sejak izin diberikan.

Pasal 6

Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMAKAMAN PENGGALIAN/PEMINDAHAN JENAZAH ATAU KERANGKA JENAZAH

Pasal 7

(1)Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapatkan fasilitas tempat pemakaman umum yang telah ditentukan lokasinya.
(2)Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang dan/atau atas nama badan hukum sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.

Pasal 8

(1)Pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari tanah pemakaman ke pemakaman yang lain harus mendapat izin dari Bupati.
(2)Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Bupati dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli warisnya. 8

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Setiap penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang wajib mendapat izin dari Bupati.
(2)Setiap penguburan jenazah atau kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum atau Bukan Umum wajib mendapat izin dari Bupati.
(3)Setiap pengangkutan jenazah/kerangka jenazah keluar daerah atau keluar negeri wajib mendapat izin dari Bupati.
(4)Setiap usaha jasa pelayanan pemakaman berupa pengelolaan rumah duka, pengelolaan mobil jenazah oleh badan hukum sosial atau keagamaan wajib mendapat izin dari Bupati.
(5)Setiap kegiatan pembangunan penembokan makam wajib mendapat izin dari Bupati.

Pasal 10

(1)Pemegang surat izin sebagaimana dimaksud pada pasal (9) harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perizinan.
(2)Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…