DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambah beberapa ketentuan setelah angka 22; 2. Ketentuan BAB III diubah dan ditambah pasal 6A, 6B dan 6C; 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan disisipkan satu ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yaitu ayat (2A); 4. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) ditambah satu huruf setelah huruf j yaitu huruf k 5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah; 6. Ketentuan Pasal 25 diubah dan disisipkan diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a); 7. Ketentuan Pasal 38 diubah dan ditambah 1 ayat; 8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ditambah 1 ayat; 9. Ketentuan Pasal 41 diubah; 10. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan satu Pasal 41a; 11. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4) diubah; 12. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) diubah; 13. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah satu ayat; 14. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah,; 15. Ketentuan Pasal 69 diubah; 16. Ketentuan Pasal 75 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomr 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Pedoman Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
20.Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi PDAM ;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambah beberapa ketentuan setelah angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2.Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasuruan;
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya di singkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah;
7.Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah; 4
8.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah;
9.Tenaga Honorer adalah pegawai yang belum diangkatmenjadi pegawai tetap perusahaan;
10.Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan;
11.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan;
12.Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
13.Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah berdasarkan sistim kerja jangka pendek;
14.Pelanggan adalah perorangan atau badan yang berlangganan air minum kepada Perusahaan Daerah;
15.Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan Perusahaan Daerah;
16.Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah dan pihak ketiga untuk bersama- sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
17.Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum atau perorangan diluar Perusahaan Daerah;
18.Rencana Strategis Bisnis adalah rencana bisnis jangka menengah 5 (lima) tahunan PDAM sebagai dasar menentukan arah kebijakan perusahaan;
19.Jasa Pengabdian adalah imbal jasa atau pesangon yang diberikan kepada direksi yang purna tugas;
20.Auditor External adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau kantor akuntan publik(KAP) yang melakukan general audit;
21.Dana Representatif adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan;
22.Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
23.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, Surat-surat berharga Fasilitas dan hal-hal lainnya.
24.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PDAM Kabupaten Pasuruan; 5
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
2.Ketentuan BAB III diubah dan ditambah pasal 6A, 6B dan 6C, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERMODALAN

Pasal 6

(1)Modal PDAM adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham;
(2)Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.penyertaan modal pemerintah pusat; dan
2. b.Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 6A

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan adalah pengalihan sebagian kekayaan atau aset Daerah kepada PDAM menjadi kekayaan atau aset Daerah yang dipisahkan, dan menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penambahan modal PDAM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ayat (1) dimaksud adalah penambahan modal guna percepatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas produksi dalam pelayanan air minum kepada masyarakat.
(3)Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan untuk seluruh penduduk wilayah administrasi terlayani.

Pasal 6B

(1)Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk uang, tanah, gedung/kantor dan/atau sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
(3)Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Pasuruan diberikan berkesinambungan yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6

Pasal 6C

Akuntansi pengelolaan dengan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan disisipkan satu ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
1. a.1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
2. b.paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
3. c.paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(2A)Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
(3)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
(4)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

4.Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) ditambah satu huruf setelah huruf j yaitu huruf k, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. c.Warga Negara Indonesia; 7
4. d.mempunyai pendidikan Sarjana Strata (S-1);
5. e.mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
6. f.lulus pelatihan manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
7. g.membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
8. h.bersedia bekerja penuh waktu;
9. i.tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
10. j.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; dan
11. k.menyampaikan atau memaparkan visi dan misi PDAM dihadapan Kepala Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan,
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
3. c.tunjangan komunikasi; dan
4. d.tunjangan perumahan dinas atau sewa rumah dinas yang layak.
(3)Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
(4)Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana pada ayat (2) dan (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

6.Ketentuan Pasal 25 diubah dan disisipkan diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
1. a.paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan 8
2. b.paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
(1a)Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

7.Ketentuan Pasal 38 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1)Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perusahaan Daerah adalah :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. c.warga Negara Republik Indonesia;
4. d.berkelakuan baik dan belum pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun;
5. e.mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
6. f.dinyatakan sehat oleh dokter rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
7. g.usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
8. h.lulus seleksi tes yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah.
(2)Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan sebagai Tenaga Honorer.

8.Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…